Posts from the ‘Buku’ Category

Teori Paradigma Sebagai Perangkat Berfikir dalam Perumusan Kebijakan

Oleh : Ahmad Fathan Aniq

Judul : Paradigm Theory and Policy Making; Reconfiguring the Future
Penulis : Akira Iida
Penerbit : Tuttle Publishing, Tokyo, 2004
Tebal : 160 halaman

Baru-baru ini telah diadakan World Islamic Economic Forum (WIEF) kelima yang berlangsung selama dua hari pada 2-3 Maret 2009 di Jakarta. Sejumlah 38 negara –berpenduduk- Muslim turut ambil bagian dalam forum ini. Dalam menghadapi krisis finansial global belakangan ini, kerjasama ekonomi antar negara sekawasan atau seideologi seperti ini akan menjadi sangat penting. Terlebih di tengah-tengah tata perekonomian dunia yang timpang dan dirasakan semakin tidak adil. Ada apa di balik fenomena ini? Mengapa banyak negara yang merasa tidak diuntungkan dengan sistem ekonomi dan politik dunia yang ada? Apa yang salah dengan paradigma yang dianut saat ini? Pertanyaan sepintas ini mungkin bisa kita temukan jawabannya dalam buku karya Akira Iida yang bertajuk “Paradigm Theory and Policy Making, Reconfiguring the Future”.

Ketika menulis buku ini, Akira Iidia merupakan seorang profesor dan dosen kebijakan ekonomi di College of Law, Nihon University. Sebelumnya, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai pegawai negeri yang bertugas untuk membuat kebijakan publik baik di agen-agen nasional Jepang ataupun di agen-agen internasional. Di saat itulah ia menemukan banyak sekali ketidaksesuaian antara apa yang ada dalam teori ekonomi dan apa yang terjadi dalam praktek pembuatan kebijakan. Maka, melalui sudut pandang seorang praktisi inilah, ia menulis kegelisahannya.

Buku ini tidak membahas secara khusus dan mengkaji suatu masalah dari disiplin keilmuan tertentu. Buku ini bukanlah buku ekonomi, ilmu politik, sosiologi, sejarah, filsafat ataupun studi kebudayaan. Tetapi ia mencakup berbagai isu dan menjangkau semua disiplin keilmuan di atas yang dalam dunia praktis pasti dihadapi oleh seorang pembuat kebijakan. Buku ini menegaskan pendekatan yang jarang dipakai untuk mengenal sejarah dan realitas ekonomi politik melalui konsep “perubahan paradigma (kebijakan)” ((policy) paradigm change). Ia juga menawarkan sudut pandang baru dalam menganalisa kebijakan melalui pengenalan konsep “kesenjangan paradigma” (the paradigm gap) antara ekonomi lokal suatu negara dan ekonomi dunia. Maka tidak berlebihan jika John H. McArthur, Dekan Emeritus Harvard Business School, menyebut buku ini sebagai sebuah kerangka berfikir alternatif untuk memahami kompleksitas pembuatan kebijakan melalui cara yang cepat, dalam kata pengantarnya.

Buku ini terdiri dari dua bab dan di masing-masing bab terdiri dari sebuah essay. Aspek-aspek sejarah dalam perubahan paradigma, khususnya transformasi kapitalisme, dibahas di dalam bab satu. Sedangkan di dalam bab dua, Akari Iida mengupas tentang isu-isu kesenjangan paradigma dalam perdagangan, mata uang, keseimbangan investasi, dan lain-lain yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan negara-negara berkembang. Bab dua juga menyentuh permasalahan-permasalahan yang ada dalam filsafat pembangunan dan bantuan untuk negara-negara di dunia ketiga secara umum.

Mengawali pembahasannya, Akari Iida menjelaskan apa itu paradigma. Paradigma biasanya diartikan dengan pola atau model pendekatan dalam bidang sains atau penelitian secara umum. Namun, dalam buku ini paradigma diterjemahkan secara lebih khusus untuk melihat fenomena ekonomi, sosial dan politik. Frase “paradigma ekonomi politik” diartikan sebagai keseluruhan dari seperangkat norma dan seperangkat prasyarat mendasar yang membentuk basis perilaku ekonomi. Sedangkan frase “paradigma kebijakan” merujuk kepada paradigma yang berlaku pada suatu wilayah kebijakan dimana para pembuat kebijakan merenungkan tentang pilihan instrumen kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu.

Para pembuat kebijakan selama ini jarang sekali memperhatikan paradigma. Mereka mengerjakan pekerjaan mereka tanpa pengujian yang cukup terhadap implikasi dari perubahan dan kesenjangan paradigma ini. Karena itulah mengapa dalam buku ini Akari Iida mengajukan teori paradigma sebagai instrumen berpikir dalam pembuatan kebijakan.

Pasca perang dunia kedua, dunia diramaikan oleh pertarungan dua paradigma ekonomi dan politik, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pertarungan ini berakhir dengan kekalahan paradigma sosialis yaitu bersamaan dengan diruntuhkannya tembok Berlin pada bulan November 1989 dan disusul dengan pembubaran Uni Soviet menjadi dua belas negara independen yang membentuk CIS (Commonwealth of Independent States) pada bulan Desember 1991. Dengan kekalahan sosialis, terjadilah pergeseran paradigma ekonomi dan politik dunia.

Akari Iida membagi pergeseran paradigma menjadi dua yaitu pergeseran mayor dan pergeseran minor. Yang dimaksud dengan pergeseran mayor adalah pergeseran paradigma secara besar-besaran seperti pergeseran paradigma sosialis menuju kapitalis. Pergeseran mayor pernah terjadi seperti pasca perang dingin. Ketika struktur bangun perang dingin runtuh di awal 1990an, mayoritas negara sosialis menggeser paradigma mereka menjadi kapitalis.

Adapun yang dimaksud dengan pergeseran paradigma minor adalah pergeseran yang tidak melibatkan perubahan secara menyeluruh dari isi suatu paradigma, melainkan transformasi yang terus-menerus dan bertahap dari bagian-bagian suatu paradigma. Walaupun pergeseran minor terjadi dalam bingkai paradigma mayor (kapitalis atau sosialis), pergeseran minor ini sangat berdampak terhadap perilaku ekonomi perusahaan dan konsumen. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius para pembuat kebijakan.

Negara-negara berkembang biasanya kesulitan mengikuti perubahan paradigma –minor- yang terus menerus ini. Ketika mereka mulai menerima suatu paradigma yang berkembang di pasar, mayoritas negara berkembang masih harus tetap mempertahankan dan menjaga petani, industri yang baru berdiri, usaha kecil dan sistem keuangan mereka yang rapuh dengan cara tetap mendikte aktifitas ekonomi rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini negara berkembang akan kesulitan untuk menghadapi perubahan paradigma yang cepat. Kurangnya stabilitas paradigma internasional dan adanya kesenjangan paradigma yang besar akan berdampak buruk terhadap proses pembangunan di banyak negara. Isu inilah yang jarang sekali menjadi fokus perhatian para ekonom pembangunan.

Budaya, Peradaban dan Pembentukan Paradigma

Suatu norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat merefleksikan nilai-nilai yang dipegang oleh para konstituennya yang pada gilirannya merepresentasikan kebudayaan suatu negara. Kebudayaan (culture) merepresentasikan nilai-nilai yang dihormati bersama oleh suatu masyarakat yang dalam sejarahnya dibentuk oleh kesamaan identitas etnik, agama dan bahasa. Sedangkan peradaban (civilization) merepresentasikan nilai-nilai yang harus diterima secara universal oleh semua orang tanpa memperhatikan kebudayaan mereka. Oleh sebab itu, dengan sendirinya kebudayaan bersifat defensif dan statis dan sebaliknya peradaban bersifat ofensif dan dinamis.

Sebuah negara biasanya memiliki dua perangkat nilai: yang pertama berasal dari kebudayaannya sendiri dan yang lainnya berasal dari peradaban asing. Dengan alasan politik dan ekonomi, suatu negara bisa saja mengadopsi aspek-aspek peradaban negara lain. Ketika suatu negara dihadapkan pada konflik antara nilai-nilai kebudayaannya sendiri dengan nilai-nilai dari peradaban asing, masyarakat negara itu harus memutuskan nilai-nilai mana yang akan diberlakukan.

Amerika Serikat merupakan melting pot antar ras dan kebudayaan yang berbeda, dimana kepentingan dari setiap kebudayaan yang berbeda tersebut ditegakkan dan dihormati. Tidak diragukan lagi bahwa Amerika Serikat memiliki peradaban yang diwarisi dari Eropa dan ia tidak memiliki kebudayaan asli. Dengan kata lain, kebudayaan di Amerika Serikat terbagi-bagi oleh budaya para pendatang dan karena itu dalam sejarah, usianya relatif muda yaitu sekitar 200an tahun.

Walaupun begitu, ternyata Amerika Serikat mampu membangun sebuah peradaban yang besar. Setelah melewati perjuangan yang panjang dalam menyusun, menginterpretasikan dan mengaplikasikan konstitusi mereka, Amerika Serikat berhasil menegakkan nilai-nilai inti dari peradaban mereka, yaitu seperti kebebasan (freedom), persamaan (equality) dan keadilan (fairness). Walaupun nilai-nilai ini diambil dari filsafat pencerahan Perancis, rakyat Amerika telah menginternalisasikannya dalam kehidupan dan cara berfikir mereka. Pasca pergerakan hak civil (the civil right movement) di awal-awal 1960an, rakyat dan pemerintah Amerika Serikat merasa percaya diri dengan capaian mereka dan dimulailah penyebaran nilai-nilai dari peradaban Amerika di seluruh dunia. Pada saat itu, peradaban Amerika menjadi lebih agresif daripada peradaban Eropa yang mulai agak pasif di paruh terakhir abad ke 20.

Selama tahun 1990an, setelah runtuhnya paham sosialis, nilai-nilai Amerika semakin menyebar di seluruh dunia dengan berbagai bendera, baik dalam bentuk bantuan dari berbagai organisasi internasional, aktifitas perusahan dan lembaga swadaya Amerika dalam kancah global, ataupun dalam bentuk perjanjian regional, bilateral dan multilateral. Hegemoni peradaban Amerika akhirnya menguat, dan disadari atau tidak, nilai-nilai peradaban Amerika telah menjadi nilai inti dari paradigma aktifitas perekonomian dunia saat ini. Tanpa menggunakan kekuatan militer, pada tahun 1990an Amerika mampu menaiki tahta hegemoni ini yang mana tidak bisa dicapai pada dekade-dekade sebelumnya, walaupun dengan kekuatan militer dan ekonomi. Akari Iida menyebut fenomena ini sebagai “perang suci Clinton dengan nilai-nilai Amerika” (Clinton crusade of American values), karena fenomena ini tampak jelas selama masa kepemimpinan Clinton (1992-2000) dan melemah ketika digantikan oleh pemerintahan partai Republik.

Awal masa kepemimpin George W. Bush diwarnai dengan aksi teror yang sering disebut sebagai serangan 11 September 2001. Pasca serangan yang menewaskan ratusan jiwa itu, Amerika Serikat semakin mantap dengan pilihan perubahan paradigma politiknya menjadi liberal imperialis. Bush segera mengumandangkan perang melawan terorisme. Konsentrasi pemerintahannya lebih dipusatkan pada urusan perang. Invasi militer Amerika Serikat ke Iraq dan tindakan-tindakan lain yang sering tidak direstui PBB menimbulkan keraguan dunia internasional akan nilai-nilai peradaban yang selama ini didengungkan Amerika. Dalam hal ini, Amerika secara tidak langsung justru memperlemah hegemoni paradigmanya. Menurut Akari Iida, semakin banyak hal-hal menakutkan yang menjadi perhatian kebijakan luar negeri Amerika, semakin akan memecah opini publik dunia dan sangat mungkin akan mengarah kepada pola aliran modal yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya yang bisa saja meruntuhkan hegemoni Amerika.

Prediksi Akari Iida seakan menjadi kenyataan. Di tahun-tahun terakhir masa pemerintahan Bush, Amerika dengan dolarnya hampir bangkrut. Namun Akari Iida juga menambahkan prediksinya bahwa pergeseran paradigma Amerika Serikat ini bukanlah pergeseran permanen melainkan pergeseran yang akan mengambil jalan memutar atau akan kembali lagi ke paradigma liberal kapitalis. Pergeseran memutar ini mulai tampak jelas setelah pemerintahan baru Barrack Obama banyak mengkritisi dan merombak kebijakan pendahulunya. Kalau citra ini bisa bertahan, Amerika dengan nilai-nilai kapitalisme akan menikmati hegemoninya lagi.

Paradigma adalah penentu utama dari arsitektur pasar dan model bisnis. Model bisnis yang tidak sesuai dengan paradigma yang berlaku dipastikan akan tergilas dan karena itu selalu ada kompetisi dalam pencarian model terbaru yang sesuai dengan paradigma yang berlaku atau bahkan menciptakan format yang lebih baik dan dapat menggantikannya.

Karena perbedaan geografis dan tingkah laku manusia, paradigma akan selalu bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selalu ada evolusi dari kandungan isi suatu paradigma. Tidak ada sebuah paradigma yang bisa diterima seutuhnya oleh seluruh negara.

Walaupun paradigma kapitalis berubah dari waktu ke waktu dan terdapat kesenjangan antara paradigma yang dominan secara internasional dan paradigma lokal, nilai-nilai inti dari paradigma kapitalis –kebebasan, persamaan dan keadilan- tetap tidak berubah. Hal inilah yang membuat paradigma ini tetap bertahan.

Namun, akhir-akhir ini, kembali muncul banyak keraguan terhadap paradigma kapitalis. Keraguan ini timbul menyusul terjadinya krisis global. Kapitalisme dianggap gagal dalam mensejahterakan masyarakat dunia. Di antara kelemahan kapitalisme yaitu: kapitalisme melahirkan kesenjangan ekonomi; kekuatan-kekuatan kapitalis selalu bersikap double-standard; kapitalisme secara teoritis memberi kesempatan sama kepada setiap anggota masyarakat, dalam kenyataannya bersifat diskriminatif, bahkan rasis; negara-negara kapitalis melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya negara dunia ketiga.

Dari sekian banyak kelemahan tersebut, tampak bahwa pada dasarnya kritik-kritik terhadap kapitalisme sejalan dengan nilai inti dari kapitalisme itu sendiri. Kelemahan-kelamahan itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Maka, sangat mungkin bila krisis yang terjadi saat ini adalah akibat penyelewengan dan pergeseran nilai yang ditawarkan pemegang hegemoni paradigma.

Keberadaan Amerika di puncak hegemoni politik dan ekonomi dunia tergantung kepada penerimaan masyarakat dunia terhadap nilai-nilai yang ditawarkan, tidak selamanya bergantung kepada kekuatan ekonomi dan militer. Pada saat yang sama, kekuatan ekonomi Amerika berasal dari nilai-nilai peradaban Amerika yang dengannya masyarakat Amerika ingin berbagi dengan negara-negara lain. Lazimnya, ekonomilah yang mendikte kebiasaan manusia. Tetapi akhirnya, manusialah yang bertanggung jawab terhadap aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, kredibilitas kepemimpinan dalam mengangkat nilai-nilai yang melandasi suatu paradigma, menjadi hal yang terpenting. (AFA)

Advertisements

The Tourist Industry; Is It Beneficial to Local People?

By Ahmad Fathan Aniq malimbu-lombok-island-indonesia.jpg

Some days ago, I read Iwan Mucipto’s paper on tourist industries in Lombok. The paper itself is entitled “Development for Whom? The Tourism Industry in Lombok, Indonesia” which was presented by Mucipto in the Ninth INFID Conference, “Good Governance in Regional Development” in Paris 1994. I found this paper in a bulk material about Lombok in the KITLV library. The paper is so impressive. When I was reading it, I felt myself flying back to my island and found many places with their atmospheres like what Mucipto described. He described many interesting tourism destinations in Lombok Island. However, what I found is not the beautiful scene of these places nevertheless terrible stories about unfortunate societies living in those places. Besides smiles and cheerfulness of the tourists visiting the places, there are weeping and sorrow of local inhabitants. Here, I want to briefly share my reading on Mucipto’s paper.

Lombok, which is located precisely east of Bali, is well known for its natural beauty. There are many interesting tourist destinations which can be found on this small island. Beaches, waterfalls, mountains and Segara Anak Lake are among the most popular destinations that have invited many foreigners to come to Lombok which in turn has become a big source of income for the local government, the West Nusa Tenggara Province. However, this advantage is not always beneficial to local people. It barely makes significant positive changes within society. For its poverty, some say that Nusa Tenggara Barat really stands for Nusa Sengsara Barat (Heavy Sorrow). Below some examples of how in the name of tourism, local people did not get any beneficial from their own land.

 

Senggigi

The Senggigi beach was the first area in Lombok to be developed for tourism. The UNDP (the United Nations Development Programme) recommendation to develop Lombok’s tourism sector has long been kept secret among investors and government agencies. Knowing this recommendation, many investors and government officers rushed to purchase land in the area which has driven prices up tremendously. In order to acquire the land from the local people at cheap prices, investors together with the government ask villagers to sell it or threaten to confiscate it.

Approximately two decades ago, the Senggigi area was a well-known fishing area and a fish market. As Senggigi has now been developed as a resort area, many villagers have been forced to move further inland. This forced relocation has had a huge effect on the local-people-economic life since they had to change their occupations and they had no experience in those new occupations. New hotels around the beach also do not absorb many local people as their worker either in building the hotels or in operating them. Most of the employees originated from Java, Bali and foreign countries. It is difficult to prove that the Senggigi community is realizing any benefit from the development of the tourist industry in their area.

Gili Terawangan, Gili Meno, Gili Air

gili-lombok-indonesia.jpg These three Gilis are located in the Tanjung Resort Zone. Up to 1979, Gili Terawangan could not be inhabited due to a thick mangrove forest and various pests like mosquitoes and rats. In 1976, a corporation got a permit to open the area up for coconut plantation and then they recruited labors from Lombok. However, the pests destroyed all of the harvest and the company abandoned the plantation and its employees on the Gili. The labors continued their substistence life through plowing, fishing, an herding small livestock.

In 1985, a German tourist spent a night on the island. He then wrote a travel guide mentioning Gili Terawangan as an ideal tourist destination, noted for its gentle and hospitable local people. Ever since, thousands of German tourist have visited this Gili and the local people started to build small-scale tourist industries. Gradually, their quality of life improved as more and more people came to stay in the Gili and the locals became absorbed into the tourist economy.

However, in 1991, the previous corporation returned to the island and reclaimed their former plantation land which they had abandoned years earlier. They demanded that the locals demolished their bungalows on the grounds that the land is government-owned. The local government supported this claim and requested that the people relocate elsewhere.

The people in Gili Terawangan insisted that they had been utilizing the land for more than two years and had acquired land certificates a long time ago. They claimed that under the law they were eligible to utilize the land as long as they had been utilizing it continuously for at least two years.

In the Lombok New Order era, if someone talked about opening a business in the tourist sector, we would often hear the following remarks: “I know the former General X” or “I was asked by the son of General X to join a business”, or “I will introduce you to Mr. X who is a former high-ranking government officer from department of Y”. There was a strong belief that without proper “backing”, a given enterprise would not have the assurance that their business would still be in operation once a stronger, more well-connected businessman enter into the game.

Meanwhile, in the case of Gili Meno, collusion among bureaucrats and investors is even clearer. Here, from its hamlet leader to its district leader took parts in sacrificing the local people regarding land matters.

In the Gili Air case, the land take-over went smoothly as the village leaders were under threat by the investors to mediate the sale of the villagers’ land. It could safely be concluded that in the case of Gili Terawangan and Gili Air, a Bupati and even a Governor cannot adequately protect citizens’ rights, In other words, power became a loose cannon. It was not used to maintain societal interest instead of investors’ interest.

 

Kuta and Sekaroh

The Kuta beach, located in the south coast of Lombok, was declared a restricted area in 1989, and BPN (State Land Agency) was instructed not to issue any ownership certificates in the area. However, as many as 200 hectares was eventually authorized to the Lombok Tourist Development Corporation (LTDC). This corporation is a joint venture between PT. Rajawali and Pemda (the local government) that has split shares of 65% and 35% respectively. The LTDC planned to construct the tourist resort “Putri Nyale” on the site.

Residents of the area were informed that they would have to move and would receive some compensation. This resulted in unrest and social conflict. Despite their refusal to move, the villagers were forced to leave their lands without adequate compensation resettlement.

Another aspect being jeopardized by tourist development in Kuta is the cultural aspect. There is a tradition of Sasak or/and Wetu Telu community in Lombok to gather in the Seger beach at the full moon in February. At the determined time, all the customary leaders gather on the beach to look for the swarms of Nyale (worms). Through Nyale, local people believe that they can predict whether or not they will have a successful harvest and whether or not they will find their perfect mate in life (a matchmaking ceremony).

This ceremony is a ritual key for Lombok society which is held as an annual jamboree. For investors this ritual ceremony has been translated into a commodity. The location of the ceremony has been fenced off, forcing the locals to walk around the swamp and squeeze among cars and motorcycles of tourists from the cities to access the site. The local government has also interfered as the Governor himself has Instructed that Bau Nyale should be conducted during the weekends in order to persuade more tourists to come. In response, the villagers eventually relocated the ceremony to a more isolated area in Sekaroh. Unfortunately, however, investors are now looking for land in Sekaroh for the tourist industry.

The Tupat War in Lingsar

Cultural abuse and selling local cultural assets can also be found in Lingsar. Here, the tourist industry is eagerly promoting the Lingsar temple and the Tupat War ceremony as “tourist objects”. A stage for tourists was erected around the temple and guides from the city lead tourists to the place. The Tupat War is practiced among the Balinese and followers of Wetu Telu (the indigenous community of Lombok) to celebrate peacefulness between these two societies. The ceremony symbolically means that they no longer throw spears at each other but throw blessings instead, which is tupat (a traditional Indonesian dish made of rice cake, boiled in a rhombus-shaped packet of plaited young coconut leaves).

Investors have constructed platforms for tourists to watch the ceremony. They have definitely not been invited, but the platforms enable them to witness the cultural events free. Tourists make no financial contribution whatsoever to the locals and all of the tourist dollars go to the travel agents.

 

Tanak Awu International Airport

In addition to what were mentioned by Mucipto, it is also noteworthy to talk about Tanak Awu case in which people were sacrificed by the government. In order to increase the amount of tourism on this island, the local government has a plan to build a new international airport in the centre of the island. With the international airport, foreigners who want to go to Lombok are able to go immediately to the island without transiting first in other Indonesian airports. The recent airport, Selaparang, is considered inadequate for this purpose. Therefore, the government looked for another piece of land, namely Tanak Awu, in which to build the new airport.tanak-awu.gif

The conflict between the government and the owners of the land started in 1995 when the state-owned airport operator PT Angkasa Pura 1 expropriated 850 hectares of fertile land by an administrative act. Since then, the local leaders have oppressed the peasants. Most of the Tanak Awu villagers are poor peasants. They have been living in the area for generations. However, the project continues.

This one-sided decision made the peasants angry. They did not want to leave their land. Although the local police had notified them to leave the fields, they kept on planting rice and other plants. Finally, the conflict could not be hindered. The peak of the conflict was on 18 September 2005, when the local police fired more than 700 peasants who gathered to commemorate Indonesia’s National Peasants’ Day. Many people were wounded and hospitalized. Some other people were arrested.

It is too ironic that the governments on the one hand try to be very friendly to foreigners by enabling them totally nice trips, but on the other hand they become very unfriendly to their own society. The Tanak Awu case is another example of how the poor hardly benefit from their natural resources. In this respect the resources were exploited for tourism. Building a new international airport, which sacrifices the poor, is not the only way to increase the number of tourists coming to the island. For me, many other things can be done for this purpose such as promoting the island through the media and cutting many illegal taxes which burden tourists. To build a good image is better than to build a new airport.

Leiden, 24 December 2007

NALAR UNTUK KEMASLAHATAN

Oleh: Ahmad Fathan Aniq

Perdebatan antara harus mendahulukan nalar (baca: ahl ar-ra’y/liberal) atau mendahulukan wahyu (baca: ahl al-hadis/literal) dalam menyikapi suatu fenomena sosial yang muncul merupakan perdebatan klasik. Hampir sama tuanya dengan kehadiran Islam itu sendiri, walaupun kadar intensitas perdebatan tidak sama pada setiap generasi.
Pada fase sahabat misalnya, Umar bin al-Khaţţab ra. lebih mengedepankan pengamatan realitas sosial ketimbang formalitas teks ajaran. Ide pembukuan Alquran, enggan menjatuhkan hukuman potong tangan dan contoh-contoh sejenisnya dapat ditangkap sebagai cermin pemikiran sahabat Umar yang liberal. Di lain pihak, pola pemikiran literal juga menjadi trade mark para sahabat yang lain saat itu, seperti Abu Bakar aş-Şiddiq ra., Abdullah ibn Mas‘ud ra., dan lain-lain.
Pada fase tabi‘in, kubu ahl al-ra’y diwakili oleh ‘Alqamah an-Nakha’i di Irak, sedangkan kubu ahl al-hadis diwakili oleh Sa‘id bin al-Musayyab di Madinah. Pada fase imam mazhab, adalah Imam Abu Hanifah bin Nu‘man yang mendahulukan nalar dengan menggunakan pendekatan analogi (qiyās) cukup banyak dalam mekanisme penetapan hukum dibanding imam-imam mazhab lainnya. Sementara itu Imam Malik bin Anas yang banyak menyerap tradisi ulama Madinah lebih mengedepankan pola pikir literal dalam melestarikan pengembangan hukum dalam mazhab yang dibinanya.
Penyekatan seperti ini terus berlanjut hingga fase dimana Muktazilah dicap sebagai ahl ar-ra’y dan Asy’ariah sebagai ahl al-hadis. Perbedaan ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan jika kita garisbawahi sudut pandang masing-masing dalam melihat realitas. Muktazilah misalnya, memandang segala bentuk persoalan dikembalikan kepada akal karena mereka membidik persoalan realitas ini dalam perspektif tujuan akhir (ending) dari segala proses penciptaan. Sebaliknya, Asy’ariah memandang realitas hidup menurut sudut pandang kehambaan seorang mukalaf yang mesti patuh kepada Zat Pencipta yang maha tidak membutuhkan segala ciptaan-Nya.
Pada kenyataannya, nalar dan wahyu mempunyai hubungan interelasi dalam proses pencarian kebenaran yang nisbi mendekati kebenaran mutlak yang hanya dimiliki yang Maha Kuasa, khususnya dalam upaya merumuskan aturan-aturan syariat untuk menjembatani hubungan hamba dengan Khalik (Pencipta)-nya. Dalam proses pencarian kebenaran seperti inilah lalu terjadi perdebatan sengit bagaimana mengidealkan komposisi nalar dan teks-teks wahyu dalam pergumulan realitas sehari-hari.
Menyikapi interelasi nalar dengan wahyu inilah, buku karya Abu Yasid ini hadir ke hadapan pembaca. Tetapi tidak hanya interelasi dua domein itu saja yang menjadi bahasan dalam buku ini. Wahyu yang dalam bahasa Nasr Hamid Abu Zaid disebut teks, diinterelasikan juga dengan teks yang lain yaitu hadis Nabi saw.. Begitu juga teks dengan realitas, teks dengan syari’at, dan teks dengan maslahah. Semuanya tersaji dengan apik dan lengkap.
Setelah pada bab kedua Abu Yasid membicarakan hubungan nalar dengan teks, pada bab-bab berikutnya secara tidak langsung Abu Yasid memposisikan diri sebagai orang yang memberikan porsi yang lebih bagi nalar untuk berijtihad dalam teks-teks yang zhanny ad-dilalah. Hal ini bisa kita temukan ketika Abu Yasid yang juga asisten direktur Pasca Sarjana IAII Situbondo ini berbicara tentang interelasi teks dengan syariat dan interelasi teks dengan maslahah.
Ketika berbicara tentang masalah poligami contohnya, Abu Yasid justru melihat teks yang ada sesungguhnya lahir dalam rangka membebaskan diri dari tradisi masyarakat Arab jahiliyah berpoligami. Abu Yasid lebih melihat kepada semangat syariat dari teks yang bukan ditujukan pada batasan maksimal poligami, melainkan anjuran bersikap adil dalam berpoligami.
Membaca buku ini, memberikan kita motivasi tersendiri agar berani memberi arti dan mencari jalan keluar terhadap setiap masalah yang ada. Dengan berpedoman kepada teks yang dimediasi nalar dan dengan memperhatikan konteks permasalahan, akan menuntun kita untuk dapat menemukan maslahah dalam setiap permasalahan. Abu Yasid dengan bukunya ini seakan selalu mengingatkan kita agar jangan takut berijtihad. Sebab Rasulullah saw. pun telah bersabda: ”Jika seorang Hakim melakukan ijtihad lalu hasil ijtihadnya benar maka dia mendapatkan dua pahala. Sebaliknya, jika hasil ijtihadnya keliru maka dia hanya mendapatkan satu pahala.” (H.R. Imam Muslim).

Ciputat, 17 April 2006

Tulisan ini adalah draft sinopsis buku “Interelasi Nalar dan Wahyu” karya Dr. Abu Yasid.