Oleh Ahmad Fathan Aniq dan Ibnu Adam Aviciena

Rencana keberangkatan komisi A bidang pemerintahan dan hukum DPRD Jatim ke Belanda langsung mendapat tanggapan di kalangan mahasiswa di Belanda, terutama mahasiswa yang kuliah di Universitas Leiden. Dari diskusi yang diadakan di mailing list mahasiswa yang ada di Leiden jelas diketahui bahwa kedatangan komisi A ke Belanda sangat disesalkan. Tanggapan yang disampaikan mahasiswa yang ada di Leiden sedikit banyak sama dengan apa yang disampikan masyarakat kepada media massa, bahwa untuk mengetahui hari jadi Jatim tidak perlu harus datang ke Belanda. Lalu apa yang dilakuken oleh rombongan Komisi A di Leiden, Belanda?

Sekitar pukul 14.00 waktu Belanda (9 Juni 2007) mereka tiba di KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) Leiden. Mereka disambut Dr. Harry Poeze, direktur penerbitan KITLV yang baru saja meluncurkan buku terbarunya dalam bahasa Belanda yang berarti “Tan Malaka Dihujat dan Dilupakan, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, 1945-1949” dan juga oleh dua orang pengurus koleksi spesial KITLV. Turut hadir menemani anggota dewan M. Muhajir, atase pendidikan dan budaya KBRI Belanda. Pada kunjungan ini, anggota dewan hadir dengan rombongan berjumlah 12 orang. Mereka diterima di ruang konferensi KITLV.

Kunjungan siang itu terkesan sangat tidak terencana dengan baik. Mereka membuat janji untuk bertemu dengan pihak KITLV hanya satu jam sebelum kedatangan. Tak ayal hal ini cukup menyulitkan pihak KITLV sebagaimana yang diungkapkan Harry Poeze. Niat datang untuk meneliti arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang mengarah ke hari jadi Provinsi Jawa Timur pun tidak terbukti. Mereka hanya datang dan menanyakan pendapat pihak KITLV tentang tanggal yang tepat dijadikan acuan awal mula penyatuan Provinsi Jawa Timur seperti saat ini. Banyak pertanyaan tidak penting yang disampaikan.

Setidaknya ada tiga kriteria yang mereka ajukan sebagai syarat untuk menentukan hari kelahiran Jawa Timur. Yang pertama adalah bentuk legal formal. Yaitu apakah ada catatan hukum tertulis yang menyatakan tentang pengesahan penyatuan wilayah Jawa Timur. Yang kedua, apakah pada hari itu terjadi peristiwa heroik yang kemudian dapat dikenang. Dan yang ketiga apakah hari itu bisa menjadi spirit bagi generasi muda untuk menumbuhkan jiwa nasionalismenya yang akhirnya sangat beguna untuk pembangunan.

Pihak KITLV kemudian membagikan fotokopian staatblad (lembar negera) berbahasa Belanda kepada anggota dewan tersebut yang menerangkan tentang pengesahan penggabungan enam afdeling (wilayah bagian) di Jawa Timur. Pengesahan penggabungan itu tertanggal 1 Juli 1928, berbeda dengan empat alternatif sebelumnya. Yakni, pada 28 Desember 1255 (masa Kerajaan Singosari), 14 Agustus 1636 (masa Kerajaan Mataram), 1 Januari 1929 (masa Hindia Belanda), dan 19 Agustus 1945 (masa pasca-kemerdekaan). (Jawa Pos, 7 Juni 2007).

Para anggota dewan terkesan cukup puas dengan dokumen yang diberikan pihak KITLV. Padahal mereka mendapatkan hanya sedikit naskah di sini. Tanpa ada penelitian lebih lanjut, mereka menerima apa adanya yang dibeberkan Harry Poeze dan staffnya. Setelah satu jam ngobrol dan mendapatkan kopian statblaad sempat terjadi dialog informal dengan beberapa mahasiswa Indonesia yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dan hasil jawaban-jawaban dari anggota Komisi A itu dijadikan lelucon yang nyinyir di mailing list mahasiswa Leiden.

Selanjutnya mereka meninggalkan Leiden menuju Den Haag. Mereka, katanya, sudah ditunggu petugas Nationaal Archive di sana. Begitu cepat, dalam sehari pusat-pusat arsip Indonesia di Belanda sudah habis dikunjungi. Membuat janji satu jam sebelumnya dengan petugas KITLV, ngomelin kamerawan karena baterainya habis, sesudah itu pergi. Luar biasa anggota Komisi A, untuk mendapatkan kapan hari jadi Jatim harus datang rombongan ke Belanda, bahkan datang dalam dua gelombang. Sementara pertanyaannya cuma: kapan Jatim lahir?

Rudi Rosdi dosen Unair Surabaya yang sedang belajar di Belanda, yang mengaku sangat dekat dengan anggota dewan tersebut, menjelaskan bahwa rencana anggota dewan selanjutnya, selain ke Leiden, Den Haag dan Amsterdam, adalah Luxembourg dan Brussels untuk bertemu dengan sejumlah anggota inter-parliamentary union. Sementara di Luxembourg mereka akan ‘kuliah’ manajemen kearsipan dan pemerintahan. Rudi Rosdi juga mengatakan bahwa ke mana saja anggota Komisi A itu akan pergi tidak diberikan kepada sembarang wartawan karena mereka, anggota Komisi A, ‘merasa sudah sering didzalimi, diperlakukan beda dengan pemerintah provinsi ‘Jawa Timur’.

Kedatangan Komisi A berserta rombongannya ke Belanda memang pantas disayangkan. Puluhan juta rupiah atau mungkin lebih dari seratus juta rupiah mereka habiskan hanya untuk mengetahui tanggal lahir Jawa Timur. Padahal dengan asas efektifitas, bila memang tidak ada satu orang Indonesiapun yang mengetahui kapan Jawa Timur lahir, anggota Komisi A bisa datang ke Belanda sendirian atau berdua, tidak usah rombongan apalagi sampai ada gelombang ke dua.

Leiden, 10 Juli 2007