Oleh: Ahmad Fathan Aniq

Sejalan dengan agenda reformasi pasca kejatuhan rezim orde baru, pelaksanaan demokratisasi menjadi suatu kebutuhan. Berbagai upaya dilakukan termasuk dengan pembenahan sistem dan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maka dilahirkanlah kebijakan otonomi daerah (otda). Dasar kebijakan tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Otonomi daerah yang telah berjalan selama kurang lebih enam tahun ini setidaknya membawa angin segar bagi daerah dan para pemegang jabatan strategis di pemerintahan daerah. Karena dengan otonomi daerah, mereka memiliki wewenang untuk menentukan sendiri arah kebijakan bagi daerahnya tanpa didikte lagi oleh pemerintah pusat. Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bisa menjadi suatu hal yang positif dan menguntungkan, bisa juga menjadi suatu hal yang negatif dan merugikan bagi daerah apabila tidak disertai dengan pengawasan yang kritis dari masyarakat.
Terciptanya kehidupan politik yang lebih demokratis, terbentuknya sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, kesempatan bagi setiap daerah untuk menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi merupakan sederetan tujuan diberlakukannya otonomi daerah. Tujuan-tujuan otonomi daerah sebagaimana disebutkan di atas tentu sangat menguntungkan bagi masyarakat.
Di samping itu, otonomi daerah juga memberi ruang gerak yang lebih bebas bagi pemerintah daerah. Dahulu, ketika penyelenggaraan pemerintah diatur dengan UU. No. 5 tahun 1974, ruang gerak pemerintah daerah sangat terbatas dan akibatnya pembangunan daerah seringkali terganjal. Terutama bagi daerah tertentu yang kaya akan sumber daya alam. Pemusatan kekuasaan telah mengakibatkan hasil sumber daya alam mereka tereksploitasi oleh pemerintah pusat.
Di sisi lain, otonomi daerah juga memiliki dampak negatif yang merugikan masyarakat. Di antaranya dapat memunculkan “raja-raja baru” dan membuka lebih banyak kesempatan bagi daerah untuk melakukan penyelewengan terhadap amanat rakyat daripada ketika sistem pemerintahan masih sentralistik. Wewenang (kekuasaan) yang lebih besar yang dimiliki pemerintah daerah sejak berjalannya otonomi daerah perlu diawasi bersama. Karena bagaimanapun kekuasaan cenderung disalahgunakan sebagaimana yang dirumuskan Lord Acton yang berpendapat bahwa “power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely” (manusia yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, dan manusia yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).
Penyalahgunaan itu bisa saja dengan membuat suatu kebijakan baru yang tidak memihak kepada rakyat. Dengan kompromi antar elite, pemerintah daerah bisa saja menyusun suatu “kebijakan” yang seakan-akan bijak dan memihak kepada rakyat, tetapi di balik itu semua bukan tidak mungkin tersimpan tujuan untuk melanggengkan posisi mereka.
Dalih menjalankan syariat agama pun tak jarang dijadikan alasan untuk mencari keuntungan. Nilai-nilai agama yang begitu luhur, adil dan toleran dipersempit maknanya. Kasus seperti ini bisa kita temukan di daerah-daerah dalam kebijakan-kebijakan baru yang mereka susun seiring dengan bergulirnya otonomi daerah. Sebagai contoh yaitu kewajiban membayar zakat profesi (zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan), dengan frekwensi setiap bulan dan dikenakan baik bagi yang mampu ataupun tidak mampu. Bagi masyarakat awam yang kurang pengetahuan agamanya mungkin akan melihat zakat profesi di atas sebagai hal yang positif. “Zakat itu ya agama, mengeluarkan zakat berarti menjalankan syariat-Nya”. Padahal masalahnya tidak sesederhana itu. Ada haul dan nisab yang perlu diperhatikan, dan agamapun (Islam) tidak mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat kecuali dua ketentuan di atas telah terpenuhi.
Kita tentu prihatin dengan semua ini. Pembodohan pemerintah (pemimpin) terhadap masyarakat masih saja terjadi. Masyarakat yang dibodohi dengan berbagai “kebijakan” dan fasilitas yang mereka dapatkan, untuk sementara waktu mungkin akan menaruh simpati dan rasa kagum terhadap sang pemimpin. Sang pemimpinpun tersenyum, tujuannya untuk mencalonkan diri lagi dalam Pilkada (pemilihan kepala daerah) mendatang semakin mendapat banyak dukungan, peluangnya untuk menang otomatis semakin besar. Bagaimana tidak, kebijakan-kebijakannya selama ini mendapat tanggapan positif dari grassroot yang notabene-nya masih awam.
Wewenang bagi daerah untuk menentukan sendiri kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di daerah, rentan terhadap penyalahgunaan. Terlebih lagi pemilihan kepala daerah untuk tingkat provinsi dan kabupaten akan dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana pemilihan kepala desa dan presiden yang telah lebih dahulu diterapkan.
Dalam era otonomi daerah, masyarakat dituntut untuk semakin cerdas, kritis dan berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Karena diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk lebih dapat menampung aspirasi masyarakat yang berbeda di tiap-tiap daerah sesuai dengan ke-khas-annya masing-masing. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi non pemerintah (NGO) juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan menyuarakan hak mereka. Jangan hanya bersuara ketika terjebak pada kepentingan pragmatis dan ketika kekurangan dana.
Adanya pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan daerah dan didukung oleh kontrol yang kritis dari masyarakat (civil society) menjadi syarat utama dalam menjalankan otonomi daerah. Ini semua pada akhirnya akan mengoptimalkan peran otonomi daerah untuk lebih memberdayakan daerah, bukannya otda justru untuk memuluskan jalan menuju kemenangan dalam pilkada.

Ciputat, 8 Maret 2005