Oleh : Ahmad Fathan Aniq

Judul : Paradigm Theory and Policy Making; Reconfiguring the Future
Penulis : Akira Iida
Penerbit : Tuttle Publishing, Tokyo, 2004
Tebal : 160 halaman

Baru-baru ini telah diadakan World Islamic Economic Forum (WIEF) kelima yang berlangsung selama dua hari pada 2-3 Maret 2009 di Jakarta. Sejumlah 38 negara –berpenduduk- Muslim turut ambil bagian dalam forum ini. Dalam menghadapi krisis finansial global belakangan ini, kerjasama ekonomi antar negara sekawasan atau seideologi seperti ini akan menjadi sangat penting. Terlebih di tengah-tengah tata perekonomian dunia yang timpang dan dirasakan semakin tidak adil. Ada apa di balik fenomena ini? Mengapa banyak negara yang merasa tidak diuntungkan dengan sistem ekonomi dan politik dunia yang ada? Apa yang salah dengan paradigma yang dianut saat ini? Pertanyaan sepintas ini mungkin bisa kita temukan jawabannya dalam buku karya Akira Iida yang bertajuk “Paradigm Theory and Policy Making, Reconfiguring the Future”.

Ketika menulis buku ini, Akira Iidia merupakan seorang profesor dan dosen kebijakan ekonomi di College of Law, Nihon University. Sebelumnya, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai pegawai negeri yang bertugas untuk membuat kebijakan publik baik di agen-agen nasional Jepang ataupun di agen-agen internasional. Di saat itulah ia menemukan banyak sekali ketidaksesuaian antara apa yang ada dalam teori ekonomi dan apa yang terjadi dalam praktek pembuatan kebijakan. Maka, melalui sudut pandang seorang praktisi inilah, ia menulis kegelisahannya.

Buku ini tidak membahas secara khusus dan mengkaji suatu masalah dari disiplin keilmuan tertentu. Buku ini bukanlah buku ekonomi, ilmu politik, sosiologi, sejarah, filsafat ataupun studi kebudayaan. Tetapi ia mencakup berbagai isu dan menjangkau semua disiplin keilmuan di atas yang dalam dunia praktis pasti dihadapi oleh seorang pembuat kebijakan. Buku ini menegaskan pendekatan yang jarang dipakai untuk mengenal sejarah dan realitas ekonomi politik melalui konsep “perubahan paradigma (kebijakan)” ((policy) paradigm change). Ia juga menawarkan sudut pandang baru dalam menganalisa kebijakan melalui pengenalan konsep “kesenjangan paradigma” (the paradigm gap) antara ekonomi lokal suatu negara dan ekonomi dunia. Maka tidak berlebihan jika John H. McArthur, Dekan Emeritus Harvard Business School, menyebut buku ini sebagai sebuah kerangka berfikir alternatif untuk memahami kompleksitas pembuatan kebijakan melalui cara yang cepat, dalam kata pengantarnya.

Buku ini terdiri dari dua bab dan di masing-masing bab terdiri dari sebuah essay. Aspek-aspek sejarah dalam perubahan paradigma, khususnya transformasi kapitalisme, dibahas di dalam bab satu. Sedangkan di dalam bab dua, Akari Iida mengupas tentang isu-isu kesenjangan paradigma dalam perdagangan, mata uang, keseimbangan investasi, dan lain-lain yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan negara-negara berkembang. Bab dua juga menyentuh permasalahan-permasalahan yang ada dalam filsafat pembangunan dan bantuan untuk negara-negara di dunia ketiga secara umum.

Mengawali pembahasannya, Akari Iida menjelaskan apa itu paradigma. Paradigma biasanya diartikan dengan pola atau model pendekatan dalam bidang sains atau penelitian secara umum. Namun, dalam buku ini paradigma diterjemahkan secara lebih khusus untuk melihat fenomena ekonomi, sosial dan politik. Frase “paradigma ekonomi politik” diartikan sebagai keseluruhan dari seperangkat norma dan seperangkat prasyarat mendasar yang membentuk basis perilaku ekonomi. Sedangkan frase “paradigma kebijakan” merujuk kepada paradigma yang berlaku pada suatu wilayah kebijakan dimana para pembuat kebijakan merenungkan tentang pilihan instrumen kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu.

Para pembuat kebijakan selama ini jarang sekali memperhatikan paradigma. Mereka mengerjakan pekerjaan mereka tanpa pengujian yang cukup terhadap implikasi dari perubahan dan kesenjangan paradigma ini. Karena itulah mengapa dalam buku ini Akari Iida mengajukan teori paradigma sebagai instrumen berpikir dalam pembuatan kebijakan.

Pasca perang dunia kedua, dunia diramaikan oleh pertarungan dua paradigma ekonomi dan politik, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pertarungan ini berakhir dengan kekalahan paradigma sosialis yaitu bersamaan dengan diruntuhkannya tembok Berlin pada bulan November 1989 dan disusul dengan pembubaran Uni Soviet menjadi dua belas negara independen yang membentuk CIS (Commonwealth of Independent States) pada bulan Desember 1991. Dengan kekalahan sosialis, terjadilah pergeseran paradigma ekonomi dan politik dunia.

Akari Iida membagi pergeseran paradigma menjadi dua yaitu pergeseran mayor dan pergeseran minor. Yang dimaksud dengan pergeseran mayor adalah pergeseran paradigma secara besar-besaran seperti pergeseran paradigma sosialis menuju kapitalis. Pergeseran mayor pernah terjadi seperti pasca perang dingin. Ketika struktur bangun perang dingin runtuh di awal 1990an, mayoritas negara sosialis menggeser paradigma mereka menjadi kapitalis.

Adapun yang dimaksud dengan pergeseran paradigma minor adalah pergeseran yang tidak melibatkan perubahan secara menyeluruh dari isi suatu paradigma, melainkan transformasi yang terus-menerus dan bertahap dari bagian-bagian suatu paradigma. Walaupun pergeseran minor terjadi dalam bingkai paradigma mayor (kapitalis atau sosialis), pergeseran minor ini sangat berdampak terhadap perilaku ekonomi perusahaan dan konsumen. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius para pembuat kebijakan.

Negara-negara berkembang biasanya kesulitan mengikuti perubahan paradigma –minor- yang terus menerus ini. Ketika mereka mulai menerima suatu paradigma yang berkembang di pasar, mayoritas negara berkembang masih harus tetap mempertahankan dan menjaga petani, industri yang baru berdiri, usaha kecil dan sistem keuangan mereka yang rapuh dengan cara tetap mendikte aktifitas ekonomi rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini negara berkembang akan kesulitan untuk menghadapi perubahan paradigma yang cepat. Kurangnya stabilitas paradigma internasional dan adanya kesenjangan paradigma yang besar akan berdampak buruk terhadap proses pembangunan di banyak negara. Isu inilah yang jarang sekali menjadi fokus perhatian para ekonom pembangunan.

Budaya, Peradaban dan Pembentukan Paradigma

Suatu norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat merefleksikan nilai-nilai yang dipegang oleh para konstituennya yang pada gilirannya merepresentasikan kebudayaan suatu negara. Kebudayaan (culture) merepresentasikan nilai-nilai yang dihormati bersama oleh suatu masyarakat yang dalam sejarahnya dibentuk oleh kesamaan identitas etnik, agama dan bahasa. Sedangkan peradaban (civilization) merepresentasikan nilai-nilai yang harus diterima secara universal oleh semua orang tanpa memperhatikan kebudayaan mereka. Oleh sebab itu, dengan sendirinya kebudayaan bersifat defensif dan statis dan sebaliknya peradaban bersifat ofensif dan dinamis.

Sebuah negara biasanya memiliki dua perangkat nilai: yang pertama berasal dari kebudayaannya sendiri dan yang lainnya berasal dari peradaban asing. Dengan alasan politik dan ekonomi, suatu negara bisa saja mengadopsi aspek-aspek peradaban negara lain. Ketika suatu negara dihadapkan pada konflik antara nilai-nilai kebudayaannya sendiri dengan nilai-nilai dari peradaban asing, masyarakat negara itu harus memutuskan nilai-nilai mana yang akan diberlakukan.

Amerika Serikat merupakan melting pot antar ras dan kebudayaan yang berbeda, dimana kepentingan dari setiap kebudayaan yang berbeda tersebut ditegakkan dan dihormati. Tidak diragukan lagi bahwa Amerika Serikat memiliki peradaban yang diwarisi dari Eropa dan ia tidak memiliki kebudayaan asli. Dengan kata lain, kebudayaan di Amerika Serikat terbagi-bagi oleh budaya para pendatang dan karena itu dalam sejarah, usianya relatif muda yaitu sekitar 200an tahun.

Walaupun begitu, ternyata Amerika Serikat mampu membangun sebuah peradaban yang besar. Setelah melewati perjuangan yang panjang dalam menyusun, menginterpretasikan dan mengaplikasikan konstitusi mereka, Amerika Serikat berhasil menegakkan nilai-nilai inti dari peradaban mereka, yaitu seperti kebebasan (freedom), persamaan (equality) dan keadilan (fairness). Walaupun nilai-nilai ini diambil dari filsafat pencerahan Perancis, rakyat Amerika telah menginternalisasikannya dalam kehidupan dan cara berfikir mereka. Pasca pergerakan hak civil (the civil right movement) di awal-awal 1960an, rakyat dan pemerintah Amerika Serikat merasa percaya diri dengan capaian mereka dan dimulailah penyebaran nilai-nilai dari peradaban Amerika di seluruh dunia. Pada saat itu, peradaban Amerika menjadi lebih agresif daripada peradaban Eropa yang mulai agak pasif di paruh terakhir abad ke 20.

Selama tahun 1990an, setelah runtuhnya paham sosialis, nilai-nilai Amerika semakin menyebar di seluruh dunia dengan berbagai bendera, baik dalam bentuk bantuan dari berbagai organisasi internasional, aktifitas perusahan dan lembaga swadaya Amerika dalam kancah global, ataupun dalam bentuk perjanjian regional, bilateral dan multilateral. Hegemoni peradaban Amerika akhirnya menguat, dan disadari atau tidak, nilai-nilai peradaban Amerika telah menjadi nilai inti dari paradigma aktifitas perekonomian dunia saat ini. Tanpa menggunakan kekuatan militer, pada tahun 1990an Amerika mampu menaiki tahta hegemoni ini yang mana tidak bisa dicapai pada dekade-dekade sebelumnya, walaupun dengan kekuatan militer dan ekonomi. Akari Iida menyebut fenomena ini sebagai “perang suci Clinton dengan nilai-nilai Amerika” (Clinton crusade of American values), karena fenomena ini tampak jelas selama masa kepemimpinan Clinton (1992-2000) dan melemah ketika digantikan oleh pemerintahan partai Republik.

Awal masa kepemimpin George W. Bush diwarnai dengan aksi teror yang sering disebut sebagai serangan 11 September 2001. Pasca serangan yang menewaskan ratusan jiwa itu, Amerika Serikat semakin mantap dengan pilihan perubahan paradigma politiknya menjadi liberal imperialis. Bush segera mengumandangkan perang melawan terorisme. Konsentrasi pemerintahannya lebih dipusatkan pada urusan perang. Invasi militer Amerika Serikat ke Iraq dan tindakan-tindakan lain yang sering tidak direstui PBB menimbulkan keraguan dunia internasional akan nilai-nilai peradaban yang selama ini didengungkan Amerika. Dalam hal ini, Amerika secara tidak langsung justru memperlemah hegemoni paradigmanya. Menurut Akari Iida, semakin banyak hal-hal menakutkan yang menjadi perhatian kebijakan luar negeri Amerika, semakin akan memecah opini publik dunia dan sangat mungkin akan mengarah kepada pola aliran modal yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya yang bisa saja meruntuhkan hegemoni Amerika.

Prediksi Akari Iida seakan menjadi kenyataan. Di tahun-tahun terakhir masa pemerintahan Bush, Amerika dengan dolarnya hampir bangkrut. Namun Akari Iida juga menambahkan prediksinya bahwa pergeseran paradigma Amerika Serikat ini bukanlah pergeseran permanen melainkan pergeseran yang akan mengambil jalan memutar atau akan kembali lagi ke paradigma liberal kapitalis. Pergeseran memutar ini mulai tampak jelas setelah pemerintahan baru Barrack Obama banyak mengkritisi dan merombak kebijakan pendahulunya. Kalau citra ini bisa bertahan, Amerika dengan nilai-nilai kapitalisme akan menikmati hegemoninya lagi.

Paradigma adalah penentu utama dari arsitektur pasar dan model bisnis. Model bisnis yang tidak sesuai dengan paradigma yang berlaku dipastikan akan tergilas dan karena itu selalu ada kompetisi dalam pencarian model terbaru yang sesuai dengan paradigma yang berlaku atau bahkan menciptakan format yang lebih baik dan dapat menggantikannya.

Karena perbedaan geografis dan tingkah laku manusia, paradigma akan selalu bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selalu ada evolusi dari kandungan isi suatu paradigma. Tidak ada sebuah paradigma yang bisa diterima seutuhnya oleh seluruh negara.

Walaupun paradigma kapitalis berubah dari waktu ke waktu dan terdapat kesenjangan antara paradigma yang dominan secara internasional dan paradigma lokal, nilai-nilai inti dari paradigma kapitalis –kebebasan, persamaan dan keadilan- tetap tidak berubah. Hal inilah yang membuat paradigma ini tetap bertahan.

Namun, akhir-akhir ini, kembali muncul banyak keraguan terhadap paradigma kapitalis. Keraguan ini timbul menyusul terjadinya krisis global. Kapitalisme dianggap gagal dalam mensejahterakan masyarakat dunia. Di antara kelemahan kapitalisme yaitu: kapitalisme melahirkan kesenjangan ekonomi; kekuatan-kekuatan kapitalis selalu bersikap double-standard; kapitalisme secara teoritis memberi kesempatan sama kepada setiap anggota masyarakat, dalam kenyataannya bersifat diskriminatif, bahkan rasis; negara-negara kapitalis melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya negara dunia ketiga.

Dari sekian banyak kelemahan tersebut, tampak bahwa pada dasarnya kritik-kritik terhadap kapitalisme sejalan dengan nilai inti dari kapitalisme itu sendiri. Kelemahan-kelamahan itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Maka, sangat mungkin bila krisis yang terjadi saat ini adalah akibat penyelewengan dan pergeseran nilai yang ditawarkan pemegang hegemoni paradigma.

Keberadaan Amerika di puncak hegemoni politik dan ekonomi dunia tergantung kepada penerimaan masyarakat dunia terhadap nilai-nilai yang ditawarkan, tidak selamanya bergantung kepada kekuatan ekonomi dan militer. Pada saat yang sama, kekuatan ekonomi Amerika berasal dari nilai-nilai peradaban Amerika yang dengannya masyarakat Amerika ingin berbagi dengan negara-negara lain. Lazimnya, ekonomilah yang mendikte kebiasaan manusia. Tetapi akhirnya, manusialah yang bertanggung jawab terhadap aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, kredibilitas kepemimpinan dalam mengangkat nilai-nilai yang melandasi suatu paradigma, menjadi hal yang terpenting. (AFA)

Oleh Ahmad Fathan Aniq

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam di samping akidah dan hukum. Akhlak bersumber dari jiwa.Kalau jiwa seseorang baik, niscaya baiklah perilakunya. Sebaliknya, jika jiwanya buruk, buruk pula perilakunya. Rasulullah SAW bersabda, ”Ingatlah! Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah tubuh itu semuanya. Dan jika ia rusak, rusaklah tubuh itu semuanya. Ingatlah! Segumpal daging itu adalah hati.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hasad adalah salah satu dari sekian banyak penyakit hati yang ada di dalam diri. Ibnu Taimiyah mengartikan hasad sebagai perasaan tidak suka dengan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada orang lain. Dalam bahasa Indonesia, biasanya diartikan dengan dengki atau iri hati. Orang yang memiliki sifat hasad cenderung resah ketika orang lain senang, tapi gembira bukan kepalang ketika melihat orang lain susah. Mereka melihat orang lain yang didengki dengan pandangan negatif. Sebaik apa pun pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang didengki itu, akan selalu tampak salah di mata orang yang dengki.

Maka benarlah kalau Rasulullah SAW sampai mengingatkan, ”Jauhilah hasad, karena hasad itu dapat menghapuskan semua kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu.” (HR Abu Daud). Seorang pendengki dalam meluapkan kedengkiannya biasanya akan melakukan tindakan tidak terpuji. Contohnya, ketika ia melihat keberuntungan orang lain, sebisa mungkin ia akan merusak nama baik orang yang beruntung itu, baik dengan menggunjingkannya (gibah), mengadu domba (namimah), bahkan dengan memfitnahnya.

Pada hakikatnya, orang-orang yang hasad senantiasa menebarkan rasa permusuhan terhadap orang lain. Tidak ada keuntungan dari hasad karena hanya akan merugikan si pendengki sendiri. Andaipun nikmat yang ada pada seseorang yang didengki itu hilang sebagaimana yang dikehendaki oleh si pendengki, nikmat itu tidak akan berpindah kepadanya, sebesar apa pun rasa hasad itu. Jika hal ini telah disadari, untuk apa kita menyimpan hasad dalam hati.

Selain itu, hasad juga digambarkan di dalam Alquran sebagai karakter orang-orang Yahudi. Allah SWT berfirman, ”Ataukah mereka dengki pada manusia (Muhammad) lantaran karunia Allah telah diberikan kepada manusia itu?” (QS Annisaa [4]: 54). Karakter dengki membuat orang Yahudi tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Maka, apabila ada seorang Muslim yang berwatak pendengki, ia tak ubahnya seperti orang-orang Yahudi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ”Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka.” (HR Ahmad dan Abu Daud). Semoga Allah SWT selalu menjauhkan kita dari sifat hasad.

Republika, 16 Februari 2009

Oleh Ahmad Fathan Aniq

Setiap bulan Ramadhan tiba, umat Islam selalu berlomba-lomba untuk berderma. Tak hanya dengan membayar zakat fitrah, tetapi juga dengan melakukan berbagai bentuk derma yang lain seperti sadaqah, infaq dan waqaf. Zakat al-mal atau zakat harta yang pembayarannya dilakukan tiap kali mencapai masa haul pun biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Hal ini dapat dipahami, mengingat setiap amal kebajikan yang dilakukan dengan ikhlas pada bulan ini akan dilipatgandakan ganjarannya.

Sejalan dengan itu, sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Muslim Indonesia untuk membentuk panitia lokal yang memposisikan diri mereka sebagai ‘amil, atau sebuah badan yang berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sadaqah tersebut. Mereka tumbuh menjamur bak cendawan di musim hujan. Jumlah mereka berbilang, hampir di setiap desa terdapat kepanitian ‘amil.

Hal ini memiliki nilai positif. Karena derma yang dikeluarkan oleh seorang muzakki akan melewati kepanitian ‘amil sebelum akhirnya sampai kepada delapan kelompok orang yang berhak menerimanya yang disebut mustahiqqun. Dalam proses ini, ‘amil menempati posisi yang sangat penting, sehingga wajar saja kalau dalam al-Qur’an mereka ditempatkan pada posisi ketiga sebagai mustahiq setelah kelompok faqir dan miskin. Penempatan mereka pada nomor urut ketiga tentu bukan tanpa makna, tetapi merupakan penegasan akan pentingnya keberadaan mereka pada upacara derma. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa zakat al-mal yang dikeluarkan tanpa melalui ‘amil akan dianggap sebagai sadaqah tathawwu’ah biasa dan tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat al-mal tersebut.

Salah satu di antara sekian banyak fungsi ‘amil yaitu untuk menghilangkan budaya patronase atau budaya hutang budi antara si pemberi dan si penerima. Tujuan disyari’atkannya zakat al-mal selain untuk menyucikan harta seorang muzakki adalah untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan sama sekali gap atau jarak antara si kaya dan si miskin, dan inilah yang disebut keadilan. Kata keadilan dan kata-kata yang senada dengannya seperti al-qisth dan al-mizan merupakan kata ketiga yang paling sering disebut dalam al-Qur’an setelah kata “Allah” dan “ilmu pengetahuan”. Karena keadilan merupakan cita-cita ideal zakat, maka pemberian dengan niat menciptakan patronase adalah bertentangan dengan tujuan luhur zakat. Memang, sebagian orang ketika berderma secara langsung mungkin tanpa disertai dengan maksud riya’ ataupun menciptakan patronase tadi. Tetapi ketika si mustahiq menerima uluran tangan si kaya, tanpa disadari dia akan merasa berhutang budi terhadap si pemberi. Maka, ini seakan menegaskan bahwa si penerima sudah seharusnyalah tunduk dan patuh terhadap si pemberi, dan inilah yang disebut budaya patronase.

Memang berat untuk memberi tanpa harus diketahui orang lain. Tetapi disinilah kita diuji untuk berbuat dan beramal secara ikhlas. Apakah perbuatan kita selama ini semata-mata diniatkan untuk Allah Swt. ataukah juga untuk berhala-berhala penghormatan dan sanjungan dari orang lain? Hanya Allah dan hati kita sendiri yang tahu.
Kita tentu sering mendengar kasus pembagian zakat yang sebenarnya diawali dengan niat baik tetapi akhirnya berakhir dengan duka yang sangat memilukan. Kejadian yang paling akhir tentunya tewasnya 21 orang dhu’afa yang memperebutkan dana zakat sebesar tiga puluh ribu rupiah per orang di Pasuruan. Ini tentu akibat kelalaian pihak pemberi. Mungkin kejadiannya akan menjadi lain kalau H. Syaikhon selaku muzakki mempercayakan dana zakatnya kepada ‘amil. ‘Amil tentu memiliki data orang-orang yang berhak menerima zakat.

Pada titik ini, sekali lagi, ‘amil akan menjadi pihak ketiga yang menjadi penghubung antara si kaya dan si miskin. Si kaya menyerahkan sebagian hartanya yang di dalamnya terdapat hak-hak orang miskin kepada ‘amil, dan ‘amil menyerahkan harta tersebut kepada para mustahiq tanpa harus memberi tahu siapa si pemberi. Dengan itu, si penerima atau mustahiq akan menerima harta zakat yang memang sudah menjadi hak mereka dengan penuh kebahagiaan dan tanpa ada rasa beban budi terhadap si pemberi. Dan dengan itu juga, dia akan merasakan indahnya beragama Islam. Betapa Islam dengan syari’atnya begitu menghargai persamaan dan keadilan dan tentunya mengangkat mereka yang kecil dan terpinggirkan. Maka benarlah sabda Rasulullah Saw. bahwa Allah berada sangat dekat dengan orang miskin dan yang dizholimi. Wallahu A’lam.

Diterbitkan di “an-Nur” Edisi bulan Ramadhan, Lembar Dakwah Santren al-Muniriyah Rempung Lombok Timur. 26092008

Sekitar dua jam sebelum azan Jumat dikumandangkan, suhu di Surabaya cukup panas menembus pori-pori kulit. Seorang paruh baya tampak begitu letih memikul anyaman-anyaman rotannya. Entah sudah berapa kilometer ia berjalan menyusuri jalanan utama kota Surabaya. Di bawah rindangnya pepohonan di depan Graha Pena Jawa Pos, tempat saya sengaja menunggu bis menuju Hi Tech Mall di Jalan Kusuma Bangsa, lelaki itu menyempatkan diri beristirahat melepas lelah. Ia duduk di sebaris tembok pendek yang membatasi sisi kali kecil yang airnya tidak jernih lagi. Anyaman rotannya yang menyerupai cincin-cincin raksasa itupun ia letakkan persis di depannya.

Menyadari ada saya di sampingnya, lelaki itu segera menghampiri saya dan bertanya.

“Mas, kalau kita mengikuti terus jalan ini, kita akan sampai dimana?”

Saya yang baru beberapa hari tinggal di Surabaya tidak lantas menjawab pertanyaan lelaki itu melainkan balik bertanya.

“Maaf Pak, memangnya tujuan Bapak kemana?”

“Ke Wonokromo, apa masih jauh dari sini?”

Karena mengetahui letak Wonokromo yang tidak begitu jauh dari Jalan Ahmad Yani tempat dimana Graha Pena Jawa Pos yang salah satu sisinya mirip seperti pena tegak berdiri, dengan yakin saya memberi tahu bahwa jaraknya sudah dekat. Sekitar lima menit naik angkutan. Tidak lama kemudian ada angkutan jurusan Joyoboyo lewat dan langsung saja saya menunjukkan Bapak itu, “Nah, angkot ini akan melewati Wonokromo, Bapak bisa naik angkot ini”.

Ketika menoleh ke samping tempat lelaki itu tadi berdiri, ia sudah tidak di tempatnya. Ternyata ia sudah bersusah payah lagi memikul anyaman-anyaman rotannya dan melanjutkan perjalanannya searah dengan arah angkutan itu.

Saya baru tersadar bahwa lelaki itu sedari tadi datang dengan berjalan kaki dan berhenti sekedar untuk beristirahat. Dia tidak berniat naik angkutan kota ataupun bis. Saya telah salah menunjukkannya angkutan yang bisa membawanya ke Wonokromo. Walau ongkos angkutan dengan jarak sedekat itu cuma dua ribu rupiah, lelaki itu lebih memilih untuk berjalan kaki di bawah panasnya terik matahari yang membakar.

Saya jadi berpikir betapa berharganya uang dua ribu rupiah bagi lelaki itu. Dari usahanya memikul itulah dia mendapatkan untung. Dan apabila dia naik angkutan, bisa jadi dia tidak mendapatkan untung sama sekali. Luar biasa perjuangan lelaki itu untuk menafkahi diri dan keluarganya. Bahkan untuk memperoleh rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah, dia harus bersusah payah seperti itu. Saya yakin, Allah dengan pandangan sayang dan adil-Nya pasti akan mencatat jerih payah lelaki itu. Allah telah menciptakan daya pada diri kita. Lalu tergantung kitalah untk apa daya itu kita pergunakan. Dengan potensi memilih inilah menurut al-Maturidi manusia akan diberi ganjaran atau disiksa.

Lelaki itu telah hilang dari pandangan. Tapi saya masih terpaku memikirkan dialog singkat kami tadi. Sambil menunggu bis yang belum juga menunjukkan bentuknya yang panjang seperti balok, saya jadi teringat masa-masa kecil saya di kampung halaman, Rempung.

Rumah saya tepat berada di pinggir jalan negara yang menghubungkan ibukota provinsi dengan kota-kota kabupaten di pulau Sumbawa yang berada di sebelah timur pulau Lombok. Di sebelah barat desa saya ada dusun kecil bernama Penakak yang terkenal dengan kerajinan gerabahnya. Selain membuat barang-barang dari tanah liat yang bernilai tinggi yang siap dijual ke luar pulau atau untuk dijajakan pada para wisatawan asing yang bertandang ke Lombok, mereka juga membuat barang-barang gerabah yang dipasarkan untuk masyarakat lokal. Umumnya barang-barang yang mereka jual adalah seperti tungku tanah untuk memasak, cobek untuk membuat sambal dan berbagai peralatan dapur lainnya.

Tujuh kilometer di sebelah timur desa saya ada kota kecamatan Aikmal yang pasarnya cukup ramai. Di sanalah para pengrajin ini menjual sebagian barang-barang hasil kerajinan tangan mereka. Setiap selepas shalat subuh, akan terdengar iring-iringan orang Penakak memikul bertumpuk-tumpuk gerabah mereka. Ketika mereka berjalan, kayu bambu yang dipakai untuk memikul akan mengeluarkan suara khas menandakan betapa beratnya barang yang mereka bawa. Bambu-bambu itu mengeluh seolah-olah akan patah, tetapi daya elastisitasnya ternyata lebih kuat dari berat barang bawaan orang-orang Penakak itu. Mereka memilih membawa sendiri dagangan mereka karena di sanalah keuntungan mereka. Mereka terus berjalan ke arah timur menuju Aikmal seakan berlomba-lomba tak mau kalah dengan terbitnya matahari.

Dalam suasana seperti itulah, ibu dan ayah sesekali mempersilahkan mereka mampir ke rumah sekedar untuk beristirahat dengan suguhan kopi hangat, atau sesekali ibu dan ayah membeli jualan mereka. Ketika hendak berpisah dan akan melanjutkan perjalanan, tampak ada keceriaan yang tulus di wajah mereka. Ada rasa persaudaraan yang hangat sehangat suguhan kopi walaupun kami belum pernah saling kenal. Mungkin inilah indahnya memberi. Ada kebahagiaan tersendiri yang hadir memenuhi sanubari ketika kita bisa memberi. Benar, kita akan bahagia bila diberi sesuatu. Tetapi kebahagiaan menerima tidak akan bisa mengalahkan kebahagiaan memberi.

Pengalaman orang-orang penakak berjalan kaki membawa dagangan mereka ke pasar itu terjadi belasan tahun yang lalu. Kini, jalanan kampung saya, Rempung, di pagi hari tidak lagi diramaikan oleh iring-iringan orang Penakak itu. Entah apakah karena tungku tanah dan perbotan dapur dari tanah sudah tidak laku lagi di pasaran ataukah karena mereka lebih memilih naik angkutan? Entahlah.

Tetapi siang tadi, pengalaman yang saya saksikan belasan tahun yang lalu hadir lagi. Namun tidak di kampung saya, tapi di kota pahlawan, Surabaya. Di kota terbesar kedua di Indonesia ini, masih ada orang berjalan kaki untuk memperoleh rizkinya. Tidak muluk-muluk, cuma dua ribu rupiah, seharga ongkos angkutan. Bukan juga di tahun seribu sembilan ratusan, tapi di tahun dua ribu sembilan. Tepat dua hari setelah orang beramai-ramai membakar kembang api dan petasan yang harganya entah berapa kali lipat ongkos angkutan. Demi untuk menyambut pergantian tahun.

Maka dengan suara lirih saya ucapkan, selamat tahun baru..! (AFA)

Surabaya, 02012009

Alpha Amirrachman ,  Contributor, Delft, the Netherlands   |  Thu, 06/12/2008 10:18 AM  |  Potpourri

In a time when competition is high and a hedonistic way of life sometimes pervasive, a training program recently tried to inject new spirit into people’s lives at an Indonesian Diaspora meeting in the Netherlands.

Participants of the Emotional and Spiritual Quotient training program in Delft, the Netherlands, conduct exercises lead by the program’s trainers. (JP/Alpha Amirrachman)

The Emotional and Spiritual Quotient (ESQ), founded by Ary Ginandjar, is a multi-media training program to encourage personal growth in leadership, well-being and Islamic spiritual values.

The three-day course is conducted in a theatrical manner, sometimes directly engaging — and challenging — participants.

“Do you love your children or God?” yelled trainer Syamsul Rahman against the backdrop of a movie of the Prophet Ibrahim, who was instructed by God to slaughter his son Ismail.

Syamsul said that after the training, participants would not be bogged down with despair over the loss of loved ones or when they fail to reach their targets in work.

“There is always a blessing in disguise,” he said on the sidelines of the presentation, adding that participants were gently encouraged to reflect on many aspects of their life, both the successes and failures.

Syamsul was flown in from Indonesia to deliver the recent training in a huge sport gym in the city of Delft, between Rotterdam and the Hague.

Creative leadership exercises and games were also presented to pump up the intellectual, social and entrepreneurial aspects of the participants.

William Satriaputra de Weerd, an Indonesian living in the Netherlands who organized the training, said there had been 350 ESQ alumni in the country since it was first conducted in 2006.

“Thirty-six participants today are from around Europe such as the Netherlands, France and the UK,” said William, who has lived in the Netherlands since 1974.

Couple Mujilah and Hans Ham from Amsterdam said the training had given them time to reflect on their everyday lives.

“It releases us from our regular stress,” said Mujilah.

“The training is a breakthrough in examining the human mind; it goes beyond contemporary approaches,” said surgeon Hisham from London.

His wife, IT consultant Azlin, said they had promising careers and money but something had been missing. “We have found it here,” she said.

Ahmad Fathan Aniq from Leiden had a slightly different perspective. “While I don’t really agree with using scientific explanations for the Koran, because it restricts the holy book into time-space bounds, the leadership and emotional development in the training is really mentally refreshing.”

“I feel that I have been able to revitalize all the positive values that are already embedded but underdeveloped deep in our psyches,” he said.

The first day of the training fell under the theme Inner Journey, where participants joined interactive dialogues filled with philosophical stories, exercises and games to enable them to identify their personal potential.

The second day was Outer Journey, introducing participants to the vastness of the universe and the unlimited potential it offers our lives.

The last day focused on Building Creativity, exploring possible action, missions in life, character building and self-control.

While a majority of the participants were Muslims, anyone was welcome in the course, William said.

“Now there are around 500,000 alumni in Indonesia and 3,000 of them are non-Muslims,” Syamsul added.

Syamsul said due to the increasing demand, founder Ary was now in the process of designing “ESQ Universal” to reach wider audiences including non-Muslims “so that everyone can fully benefit from this program”.

http://www.thejakartapost.com/news/2008/06/12/personal-growth-course-travels-netherlands.html

Hampir 15 tahun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjalankan tugasnya menyelidiki, memantau dan memediasi permaslahan HAM di Indonesia. Dalam rentang waktu yang tidak singkat itu, Komnas HAM telah mewarnai perjalanan penegakan HAM. Perjalanan ini tidaklah ringan. Karena dengan segala keterbatasan wewenangnya, Komnas HAM dihadapkan pada setumpuk kasus pelanggaran HAM yang harus diselesaikan. Terlebih di tahun-tahun awal berdirinya, seperti umumnya di negara-negara berkembang, Komnas HAM harus berani melawan kekuatan rezim militer yang mengendalikan pemerintahan. Keadaan yang hampir sama juga dihadapi oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), semacam komisi nasional dalam bidang HAM di Malaysia.

Hal inilah yang menarik perhatian Ken Setiawan, seorang peneliti pada Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden. Pada hari Kamis 27 Maret kemarin, bertempat di ruang pertemuan KITLV, Ken menyampaikan hasil sementara penelitiannya mengenai peran kedua institusi negara tersebut dalam penegakan HAM di Indonesia dan Malaysia.

Sejak tahun 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyerukan tiap-tiap negara untuk membentuk komisi HAM. Langkah ini diambil karena undang-undang internasional tentang HAM yang sudah disahkan ternyata sangat sulit diterapkan pada tataran negara. Tiap-tiap negara memiliki penafsiran yang tidak sama terhadap HAM. Sejak saat itu, beberapa negara membentuk komisi HAM yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Saat ini terdapat setidaknya seratus institusi negara yang menangani masalah HAM di seluruh dunia.

Pembentukan Komnas HAM pun merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Tak heran, ketika Komnas HAM akhirnya disahkan pada tanggal 7 Juni 1993 oleh Presiden Republik Indonesia, banyak pihak yang merasa pesimis dan menganggap ada agenda tersembunyi pihak asing dalam pembentukan Komnas HAM.

Menurut Ken, ada beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Di antaranya, komisi ini dibentuk atas Keputusan Presiden Soeharto No. 50 Tahun 1993, yang kala itu juga menunjuk langsung mantan Jaksa Agung Ali Said untuk duduk sebagai ketuanya. Komisi ini juga dibentuk beberapa saat setelah terjadinya peristiwa berdarah di Liquisa, Timor Timur. Terlebih lagi, komisi ini dibentuk hanya seminggu setelah konferensi PBB di Vienna, Austria. Akhirnya banyak yang beranggapan bahwa Komnas HAM dibentuk hanya untuk menjawab kritikan dan sorotan dunia terhadap kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.

Keraguan masyarakat akhirnya luntur setelah Komnas HAM mampu menyeleseikan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur dengan membawa pelakunya ke pengadilan. Keberhasilan ini diikuti dengan pengusutan-pengusutan kasus lain saat itu seperti kasus pembunuhan Marsinah, aktivis buruh di Jawa Timur dan pelanggaran HAM di Timika, Papua. Dalam laporannya, Komnas HAM tak jarang menunjuk pemerintah dan militer sebagai pelaku pelanggaran HAM. Karena itu, komisi ini seringkali mendapat ancaman pembubaran dari pemerintah. Namun Komnas HAM tetap saja melakukan pengusutan demi pengusutan. Hal ini akhirnya semakin menerbitkan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan lainnya, tambah Ken, yaitu Komnas HAM mampu membuka dan memediasi dialog antar berbagai kelompok yang berbeda. Di antaranya, menjadi mediator antara PBB dan pemerintah dalam bidang HAM. Pernah beberapa kali Komnas HAM berhasil menyarankan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi internasional. Adapun sosialisasi pada tataran masyarakat, dilakukan antara lain dengan pengadaan workshop, training dan penerbitan. Bahkan Komnas HAM dalam hal ini tercatat sebagai organisasi pertama yang memberikan pendidikan HAM di Indonesia.

Lebih jauh, Ken juga membicarakan dinamika internal Komnas HAM, mulai dari perubahan sistem pemilihan anggota komisi sampai dengan proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, tidak jarang kebijakan yang dikeluarkan Komnas HAM lebih dipengaruhi oleh elemen masyarakat tertentu. Seperti dalam kasus Ahmadiyah, Komnas HAM mengecam pelaku tindakan anarki terhadap warga Ahmadiyah, tetapi Komnas HAM sama sekali tidak menyinggung lembaga yang mengeluarkan fatwa pelarangan Ahmadiyah.

Mengenai SUHAKAM, Ken menjelaskan bahwa lembaga ini lahir lebih untuk menjawab realita lokal Malaysia pada tahun 1999, khusunya kasus pelengseran Anwar Ibrahim, mantan deputi perdana menteri Malaysia. Walaupun institusi ini disahkan oleh raja Malaysia, namun institusi ini sangat kritis terhadap pemerintah. Melihat peran SUHAKAM yang tidak “menguntungkan” pemerintah, Mahathir Mohamad mengatakan bahwa SUHAKAM lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan luar. Ketika Mahatir memerintah, ia beberapa kali mengganti orang-orang yang dianggap kritis dalam struktur SUHAKAM. Pemecatan dan penggantian ini terus berlanjut pada tahun 2004 dan 2006 ketika Abdullah Badawi memerintah.

Bagaimanapun, Ken menilai bahwa SUHAKAM berhasil memperjuangkan HAM di Malaysia, walaupun itu masih dalam ruang lingkup yang terbatas. SUHAKAM lebih banyak bergerak pada isu-isu yang tidak kontroversial seperti dengan menanamkan pendidikan HAM di universitas-universitas Malaysia. Walaupun, mereka juga berhasil mengusut pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan polisi atau rela yang dipersenjatai. Ken menilai bahwa keberadaan SUHAKAM masih diremehkan pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari rekomendasi-rekomendasi SUHAKAM yang jarang didengarkan pemerintah. SUHAKAM masih kurang berinisiatif untuk terus melobi dewan dan pemerintah agar menerima rekomendasi mereka.

Secara umum, Ken menilai bahwa baik Komnas HAM maupun SUHAKAM dalam posisi mereka yang berhadapan dengan negara semi-otoriter, telah mampu mengangkat kasus-kasus pelanggaran HAM berat ke ruang debat publik. Sejauh ini, apa yang telah dilakukan kedua komisi ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Di Malaysia, beberapa anggota SUHAKAM yang kritis diganti. Di Indonesia, kewenangan Komnas HAM seringkali dikebiri melalui politisasi prosedural hukum. Konsekuensinya, komisi-komisi ini agak selektif dalam memilih isu-isu HAM. Sejauh menyangkut konvensi HAM internasional, kedua komisi ini masih kesulitan menerapkannya pada konteks nasional Indonesia dan Malaysia. Bagaimanapun mereka telah turut andil dalam pembentukan civil society. (fathan)

Oleh Ahmad Fathan Aniq

Pada mulanya, saya sempat bingung ketika mencoba memahami apa yang dimaksud dengan ungkapan “mitos masyarakat madani”. Karena ungkapan ini sepemahaman saya setidaknya mengarahkan kepada dua arti. Yang pertama yaitu mitos mengenai kondisi kewargaan pada zaman Rasulullah Muhammad Saw yang selanjutnya oleh sebagian muslim Indonesia disebut sebagai representasi ideal “masyarakat madani”. Rasulullah Saw merupakan uswatun hasanah, teladan yang mulia. Sehingga wajar saja kalau Mitsaq al-Madinah (piagam Madinah) yang beliau susun menjadi pijakan hubungan sosial antara warga Madinah pada saat itu, dan kini menjadi rujukan ideal yang pada titik tertentu akhirnya dimitoskan, dengan tanpa melihat pada fakta-fakta sejarah yang ada.

Kemungkinan arti yang kedua, seperti yang diungkapkan Peter L. Berger, “mitos masyarakat madani” menggambarkan parahnya keterpurukan masyarakat pada kemiskinan dan kesusahan hidup yang pada gilirannya membentuk harapan dan pandangan mereka akan datangnya sosok ratu adil yang akan membawa perubahan kepada “masyarakat madani”. Terwujudnya masyarakat madani pada titik ini merupakan mitos dan menjadi patologi atau penyakit tersendiri dalam masyarakat.

Bagaimanapun, konsep masyarakat madani bukanlah konsep yang diterima secara bulat oleh muslim Indonesia. Walaupun ia sering disebut sebagai padanan yang pas untuk konsep civil society pada konteks Indonesia, sebagian masih tetap memilih untuk memakai istilah “civil society”. Dan kalaupun istilah yang terakhir ini harus diterjemahkan, maka mereka lebih mengartikannya sebagai “masyarakat sipil”. Hal ini bukan terbatas hanya pada perdebatan istilah, tetapi lebih kepada perdebatan ideologis dan kemungkinan dampak dari masing-masing ideologi tersebut.

Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan civil society? Apa pula bedanya dengan masyarakat madani? Kalau kedua pertanyaan ini sudah terjawab, barulah kita mengajukan pertanyaan bagaimana realitas yang ada saat ini, apakah sudah sejalan dengan konsep civil society, dan kira-kira bagaimana kemungkinannya ke depan? Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Konsep Civil Society

Istilah civil society berasal dari bahasa Latin societes civiles yang mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43 SM), seorang orator, politisi dan filosof Roma. Sejak saat itu sampai dengan abad ke-18, pengertian civil society masih disamakan dengan negara (the state), yakni sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lain.

Dalam rentang waktu yang panjang itu, Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) kembali menghidupkan dan mengembangkan istilah civil society (masyarakat sipil) dengan merujuk kepada masyarakat dan politik. Hobbes, misalnya, berpendapat bahwa perjanjian masyarakat diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Locke mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik (political society) yang mana dihadapkan dengan keadaan alami (state of nature) sekelompok manusia. Masyarakat politik itu sendiri, menurut Rousseau yang senada dengan Hobbes, merupakan hasil dari suatu kontrak sosial. Perlu digarisbawahi bahwa pengertian-pengertian ini lahir ketika perbedaan antara masyarakat sipil dan negara belum dikenal, sehingga negara merupakan bagian dari masyarakat sipil yang mengontrol pola-pola interaksi warga negaranya.

Barulah pada paruh kedua abad 18 Adam Ferguson (1723-1816) dan Thomas Paine (1737-1809) memberi tekanan lain terhadap makna civil society. Civil society dan negara dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik sebagai akibat pencerahan (enlightment). Keduanya diposisikan dalam posisi yang diametral. Masyarakat sipil bahkan dinilai sebagai anti tesis terhadap negara, ia harus lebih kuat untuk mengontrol negara demi kepentingannya.

Pemahaman ini mengundang reaksi para pemikir lainnya seperti Hegel (1770-1831) yang beraliran idealis. Menurutnya civil society tidak dapat dibiarkan tanpa terkontrol. Ia justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan melalui kontrol hukum, administrasi dan politik. Lebih lanjut, Hegel membedakan masyarakat politik (the state) dan masyarakat sipil (civil society). Masyarakat politik adalah perkumpulan-perkumpulan yang mengandung aspek politik yang mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan masyarakat sipil ialah perkumpulan merdeka yang membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat borjuis.

Karl Marx (1818-1883) sependapat dengan Hegel dalam melihat civil society sebagai masyarakat borjuis. Bedanya, Hegel menganggap hanya melalui negara, kepentingan-kepentingan masyarakat yang universal dan mengandung potensi konflik bisa terselesaikan. Dus, negara merupakan sesuatu yang ideal. Marx berpandangan sebaliknya, ia menganggap negara tak lain sebagai badan pelaksana kepentingan kaum borjuis. Oleh sebab itu, negara harus dihapuskan, atau harus diruntuhkan oleh kelas proletar. Ketika negara akhirnya lenyap, maka yang tinggal hanyalah masyarakat tanpa kelas. Visi ini berseberangan dengan visi Hegel yang mengatakan di masa depan masyarakat sipillah yang akan runtuh dari dalam, jika negara telah mampu mengayomi seluruh kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Antonio Gramsci (1891-1937) yang juga memandang civil society sebagai milik kaum borjuis yang akhirnya menjadi pendukung negara, disamping mereka memegang hegemoni, mereka juga seharusnya bisa menjalankan fungsi etis dalam mendidik dan mengarahkan perkembangan ekonomi masyarakat. (Dawam Raharjo: 1999)

Adapun menurut Alexis de Tocqueville (1805-1859), masyarakat sipil tidak secara a priori subordinatif terhadap negara, tetapi lebih dari itu ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjdi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri tetapi juga terhadap kepentingan publik. Pendapat Tocqueville ini kemudian diperkuat oleh Hannah Arendt (1906-1975) dan Jurgen Habermas (1929-) dengan konsep ”a free public sphere”, sebuah wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Penciptaan ruang publik, bagi Arendt merupakan prasyarat terciptanya civil society dan demokratisasi. Hal senada diungkapkan Ernest Gellner (1925-1995) yang memandang perlunya ruang dan kebebasan publik. Menurutnya civil society adalah seperangkat institusi non pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara dan mencegah timbulnya tirani kekuasaan.

Secara umum saat ini, penganut sosialis banyak mengadopsi konsep hegemoni Gramsci dalam memahami civil society dimana hegemoni tidak lagi dilakukan secara fisik, melainkan melalui penjinakan budaya dan ideologi yang diselenggarakan secara terstruktur oleh negara. Sementara penganut kapitalis lebih tertarik kepada civil society versi Tocqueville dimana masyarakat dapat melakukan partisipasi mengenai pembuatan kebijakan-kebijakan publik dalam sebuah negara dan dapat saling berinterksi dengan semangat toleransi. Adapun di negara-negara berkembang umumnya, sikap Hegelian terhadap negara merupakan pandangan yang dominan. Di satu sisi mereka memandang negara sebagai wadah segala sesuatu yang ideal dan di sisi lain mereka kurang percaya terhadap masyarakat sipil.

Menurut AS Hikam, masyarakat sipil sebagaimana dikonsepsikan oleh para pemikirnya mempunyai tiga ciri khusus yaitu: pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama saat berhadapan dengan negara. Kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara demi kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak intervensionis dan otoriter. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana konsep civil society ini diaktualisasikan dalam konteks Indonesia.

Konsep Masyarakat Madani

Konsep masyarakat madani pertama kali dikenal di Indonesia ketika Anwar Ibrahim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia, menyampaikan pidatonya pada Simposium Nasional pada Festival Istiqlal 1995. Istilah inipun terbilang baru, Prof. Naquib al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam sekaligus pendiri ISTAC-lah yang mula-mula mencetuskannya. Kata “madani” pada masyarakat madani dipadankan dengan kata hadlari, tsaqafi atau tamaddun dalam bahasa Arab yang mana mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan.

Nurcholis Madjid yang menjadi motor utama konsep ini di Indonesia mengartikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang berperadaban (ber-“madaniyyah”) karena tunduk dan patuh (dana-yadinu) kepada ajaran kepatuhan (din) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Ia pada hakikatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat tak kenal hukum (lawless) Arab jahiliyah, dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang negara. Oleh karena itu, menurutnya konsep masyarakat madani bisa disetarakan dengan konsep civil society.

Penyetaraan ini juga menunjukkan bahwa di satu sisi Islam berpotensi untuk diinterpretasi ulang sesuai dengan perkembangan zaman, dan di sisi lain, masyarakat Madinah merupakan proto-type masyarakat ideal produk Islam yang bisa dipersandingkan dengan konsep civil society. Dengan demikian, konsep masyarakat madani menggambarkan bentuk dialog antara Islam dengan modernitas.

Bagaimanapun, konsep ini tidak serta merta menjadi suara bulat di Indonesia. Kalangan muda NU (Nahdlatul Ulama) seperti A.S. Hikam, Ahmad Baso, Abdul Mun’im D.Z., dan Rumadi lebih memilih tetap menggunakan civil society daripada masyarakat madani. Dengan mengutip Mohammed Arkoun, Baso menegaskan bahwa umat Islam seringkali terjebak dalam logosentrisme. Karena logosentrisme ini pula, pengalaman-pengalaman sejarah Barat dari A sampai Z yang akan muncul di masa mendatang akan dikembalikan dalam sejarah Nabi di Madinah. Umat Islam seringkali kurang kritis dalam melihat sejarah agamanya sendiri. Yang sering muncul adalah mitos-mitos tentang kegemilangan Islam. Hal ini menjadikan studi ke-Islaman a-historis, konservatif dan sebagai ajang mitos.

Keterlenaan ini diperparah lagi dengan pembacaan sarjana Barat seperti Robert Bellah dan Marshall Hodgson yang serba bagus tentang sejarah Islam. Coba bandingkan dengan pembacaan Muslim kritis seperti al-Jabiri, Hasan Hanafi, Abu Zayd dan Arkoun. Maka pada titik ini, kalangan muda NU menilai Madinah di masa Nabi yang dijadikan rujukan kaum modernis dalam membentuk masyarakat madani, kurang ideal untuk menumbukan civil society. Karena, disana ada satu kelompok yang merasa superior dan yang lain dianggap inferior. Hal ini sangat jelas ketika Nabi Saw mengatakan “al-a’immatu min quraisy”. Alam pikiran masyarakat saat itu mengatakan Quraisy adalah suku kelas satu sehingga mempunyai hak istimewa yang tidak dimiliki suku lain, yaitu hak untuk menjadi pemimpin. Hal-hal inilah yang lepas dari pengamatan kaum modernis ketika (kalau) membaca kitab-kitab Ibn Hisyam, Ibn Qutaybah, ath-Thabari, al-Maqrizi atau Ibn Khaldun.

Maka, dengan mengambil contoh kewargaan Madinah, ada kekhawatiran sistem masyarakat madani yang akhirnya mengendalikan negara, akan dikuasai oleh ideologi kelompok tertentu dan menafikan kelompok lain. Masyarakat madani meniscayakan negara yang dikuasai oleh suatu paham agama tertentu, jelas ini berbeda dengan prinsip civil society yang mencita-citakan persamaan (egalitarianism). Lalu, apakah dengan begitu lantas kalangan NU yang menolak masyarakat madani terbawa pada semangat sekularisasi? A.S. Hikam sejak dini sudah menegaskan bahwa civil society yang diperjuangkan bukanlah civil society dalam pengertian liberal, dan ia menentang privatisasi agama atau peminggiran agama dalam ruang privat. Sebaliknya ia menawarkan bagaimana Islam tidak terpinggir dalam ruang privat, namun dapat berkiprah dan terlibat penuh dalam wacana dan ruang publik, bukan pada level negara. Intinya, kalangan “civil society” tidak menginginkan formalisasi agama seperti yang diusung oleh kelompok “masyarakat madani”. Biarkan agama hidup dan berkembang di ruang publik dan menjadi milik publik, bukan milik negara.

Realitas dan Masa Depan Masyarakat Sipil Islam

Dari sepintas gambaran civil society dan masyarakat madani di atas, kita bisa meraba-raba perkembangan keduanya dalam realitas saat ini. Di negara-negara –berpenduduk- muslim, yang menjadi diskursus laten biasanya adalah tarik ulur antara hukum Islam dan hukum sipil (hukum positif). Tiap negara tentunya lebih menitikberatkan pada salah satu dari hukum tersebut. Di Arab Saudi contohnya, dimana negara dikendalikan oleh salah satu paham agama, hukum agama (mazhab negara) tentu lebih dominan. Bahkan secara ekstrim, agama sering dijadikan komuflase kepentingan masyarakat patriarkhi dan kediktatoran militer. Hak-hak warga di negara semacam ini sering dilanggar dan organisasi-organisasi penegak HAM, ironinya, bahkan dilarang. Disini, civil society tidak mendapatkan ruang.

Namun di dunia Islam secara umum, kedua hukum tersebut berada pada posisi seimbang. Di ruang publik, aturan-aturan civil society sudah mewacana walaupun tidak sepenuhnya diterapkan seperti; persamaan di depan hukum, penegakan HAM, kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, demokrasi, dan pluralisme. Sedangkan pada ruang privat seperti hukum keluarga, hukum syari’ah masih tetap dijalankan, selain karena ia juga merupakan salah satu sumber hukum sipil. Keadaan ini perlu diperkuat lagi dengan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka terhadap hukum. Karena selama ini di dunia Islam, negara lebih menekankan kewajiban-kewajiban terhadap warganya. Inilah bedanya dengan negara-negara Barat dimana negara lebih menekankan hak-hak warganya.

Hal yang menarik tentunya perkembangan civil society di Indonesia. Dimana gerakan-gerakan kemasyarakatan tumbuh dengan subur, mengindikasikan rasa tidak cukup puas masyarakat sipil terhadap peran negara. Lembaga Swadaya Maysarakat (LSM) pun menjamur, yang mana fungsinya sebagai pengimbang negara dan kekuatan untuk memberdayakan masyarakat marginal. Fenomena ini perlu disambut dan dilihat secara positif dalam rangka berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik.

Masyarakat muslim saat ini masih mewarisi budaya konservatif yang telah mengakar untuk sekian lama. Reformasi dalam pemikiran Islampun baru saja dimulai se-abad yang lalu. Maka di sinilah kita dituntut untuk mengoptimalkan daya nalar kita untuk terus menjawab persoalan kehidupan. Peradaban Islam akan tetap menjadi mitos selama kita belum berani mencoba melakukan penafsiran ulang yang kreatif dan kritis –ijtihad- atas sumber-sumber pokok ajaran Islam.

Akhirnya, peradaban yang besar adalah peradaban yang mampu menciptakan lingkungan yang cocok secara ekonomi, politik, sosial, kultural, dan material dan mampu mengantarkan seseorang bisa mengamalkan perintah-perintah Tuhan dalam seluruh aktifitasnya tanpa harus dirintangi oleh institusi-institusi masyarakat, termasuk negara.

Wallahu A’lam bish-Shawab..

* Tulisan ini dimuat di Majalah AFKAR PCI NU Mesir Edisi XLVI Bulan Juni 2008

The Indonesian Young Leaders

The Indonesian Young Leaders programme is a continuation of the intensive cooperation between the Indonesian Ministry of Religious Affairs and Leiden University, which started in 1985 with INIS, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies. The Indonesian Young Leaders Programme is similar to the INIS programme as it also offers training and research in Leiden and at other Dutch Universities.

The Indonesian Young Leaders Programme is a scholarship programme – from 2006 until 2011 – which strives to enhance Indonesia’s future leadership by upgrading –present and future – human resources of institutions of higher Islamic education. The programme consist of two strongly linked and mutually reinforcing instruments: 1) International Conferences and 2) Education and training (Upgrading courses, MA and PhD).

MA Course information

In sum, 30 MA fellowships will be made available and allotted to the Islamic Studies programme in Leiden over the course of five years. The focus of this MA programme is on research methodology and consists of both classical disciplines and social sciences. It aims to equip students with a critical attitude and the necessary intellectual instruments to analyse societal and religious issues.

The students will study in Leiden for the period of some 18 months: 12 months for taking classes and 6 months for writing a thesis. The application deadline for the first ten scholarships is 15 October 2006. After selection a two-month English pre-departure training will be given in Jakarta. The MA programme in Leiden will start in February 2007. Deadlines for the subsequent two batches are 15 March 2007 (start programme in Leiden in September 2007) and 1 February 2008 (start programme in Leiden in September 2008).

MA Requirements

To be eligible for the Indonesian Young Leaders programme, the candidate must meet the following requirements:

- be an Indonesian national
- have a S1 degree from either a state sponsored or non-state sponsored Islamic Indonesian University
- have a background in Islamic Studies
- willing to take part in the programme fulltime for the complete duration of the scholarship.
- have a high level of English proficiency (TOEFL 550, after pre-departure English training)
- be in good health
- not be above the age of 40 years (men) or 45 years (women) on the application deadline

MA Application Procedure

Please submit the following documents in threefold by the application deadlines at the latest:

a. Application form (available here)
b. Motivation Statement
c. Curriculum vitae (format available here)
d. Proposal for either your proposed upgrading course or MA thesis (500 words)
e. A copy of your KTP
f. A copy of your passport
g. A legalized copy of your birth certificate
h. Two recent photographs (3×4; colour)
i. A certified true copy of your S1 diploma
j. A copy of the original of your statements of grades and a translated transcript
k. Two letters of recommendation

Based on the academic assessment Leiden University will create a short-list of students, who will be interviewed by NEC (Netherlands Education Centre). An Independent Selection Committee will select the candidates to be awarded a scholarship.

Please send the files in threefold (on A4 format) to:

Netherlands Education Support Office Indonesia (NESO)
Menara Jamsostek 20th floor
Jl. Gatot Subroto no 38
Jakarta 12710, Indonesia

By Ahmad Fathan Aniq

Some days ago, I read Iwan Mucipto’s paper on tourist industries in Lombok. The paper itself is entitled “Development for Whom? The Tourism Industry in Lombok, Indonesia” which was presented by Mucipto in the Ninth INFID Conference, “Good Governance in Regional Development” in Paris 1994. I found this paper in a bulk material about Lombok in the KITLV library. The paper is so impressive. When I was reading it, I felt myself flying back to my island and found many places with their atmospheres like what Mucipto described. He described many interesting tourism destinations in Lombok Island. However, what I found is not the beautiful scene of these places nevertheless terrible stories about unfortunate societies living in those places. Besides smiles and cheerfulness of the tourists visiting the places, there are weeping and sorrow of local inhabitants. Here, I want to briefly share my reading on Mucipto’s paper.

Lombok, which is located precisely east of Bali, is well known for its natural beauty. There are many interesting tourist destinations which can be found on this small island. Beaches, waterfalls, mountains and Segara Anak Lake are among the most popular destinations that have invited many foreigners to come to Lombok which in turn has become a big source of income for the local government, the West Nusa Tenggara Province. However, this advantage is not always beneficial to local people. It barely makes significant positive changes within society. For its poverty, some say that Nusa Tenggara Barat really stands for Nusa Sengsara Barat (Heavy Sorrow). Below some examples of how in the name of tourism, local people did not get any beneficial from their own land.

Senggigi

The Senggigi beach was the first area in Lombok to be developed for tourism. The UNDP (the United Nations Development Programme) recommendation to develop Lombok’s tourism sector has long been kept secret among investors and government agencies. Knowing this recommendation, many investors and government officers rushed to purchase land in the area which has driven prices up tremendously. In order to acquire the land from the local people at cheap prices, investors together with the government ask villagers to sell it or threaten to confiscate it.

Approximately two decades ago, the Senggigi area was a well-known fishing area and a fish market. As Senggigi has now been developed as a resort area, many villagers have been forced to move further inland. This forced relocation has had a huge effect on the local-people-economic life since they had to change their occupations and they had no experience in those new occupations. New hotels around the beach also do not absorb many local people as their worker either in building the hotels or in operating them. Most of the employees originated from Java, Bali and foreign countries. It is difficult to prove that the Senggigi community is realizing any benefit from the development of the tourist industry in their area.

Gili Terawangan, Gili Meno, Gili Air

These three Gilis are located in the Tanjung Resort Zone. Up to 1979, Gili Terawangan could not be inhabited due to a thick mangrove forest and various pests like mosquitoes and rats. In 1976, a corporation got a permit to open the area up for coconut plantation and then they recruited labors from Lombok. However, the pests destroyed all of the harvest and the company abandoned the plantation and its employees on the Gili. The labors continued their substistence life through plowing, fishing, an herding small livestock.

In 1985, a German tourist spent a night on the island. He then wrote a travel guide mentioning Gili Terawangan as an ideal tourist destination, noted for its gentle and hospitable local people. Ever since, thousands of German tourist have visited this Gili and the local people started to build small-scale tourist industries. Gradually, their quality of life improved as more and more people came to stay in the Gili and the locals became absorbed into the tourist economy.

However, in 1991, the previous corporation returned to the island and reclaimed their former plantation land which they had abandoned years earlier. They demanded that the locals demolished their bungalows on the grounds that the land is government-owned. The local government supported this claim and requested that the people relocate elsewhere.

The people in Gili Terawangan insisted that they had been utilizing the land for more than two years and had acquired land certificates a long time ago. They claimed that under the law they were eligible to utilize the land as long as they had been utilizing it continuously for at least two years.

In the Lombok New Order era, if someone talked about opening a business in the tourist sector, we would often hear the following remarks: “I know the former General X” or “I was asked by the son of General X to join a business”, or “I will introduce you to Mr. X who is a former high-ranking government officer from department of Y”. There was a strong belief that without proper “backing”, a given enterprise would not have the assurance that their business would still be in operation once a stronger, more well-connected businessman enter into the game.

Meanwhile, in the case of Gili Meno, collusion among bureaucrats and investors is even clearer. Here, from its hamlet leader to its district leader took parts in sacrificing the local people regarding land matters.

In the Gili Air case, the land take-over went smoothly as the village leaders were under threat by the investors to mediate the sale of the villagers’ land. It could safely be concluded that in the case of Gili Terawangan and Gili Air, a Bupati and even a Governor cannot adequately protect citizens’ rights, In other words, power became a loose cannon. It was not used to maintain societal interest instead of investors’ interest.

Kuta and Sekaroh

The Kuta beach, located in the south coast of Lombok, was declared a restricted area in 1989, and BPN (State Land Agency) was instructed not to issue any ownership certificates in the area. However, as many as 200 hectares was eventually authorized to the Lombok Tourist Development Corporation (LTDC). This corporation is a joint venture between PT. Rajawali and Pemda (the local government) that has split shares of 65% and 35% respectively. The LTDC planned to construct the tourist resort “Putri Nyale” on the site.

Residents of the area were informed that they would have to move and would receive some compensation. This resulted in unrest and social conflict. Despite their refusal to move, the villagers were forced to leave their lands without adequate compensation resettlement.

Another aspect being jeopardized by tourist development in Kuta is the cultural aspect. There is a tradition of Sasak or/and Wetu Telu community in Lombok to gather in the Seger beach at the full moon in February. At the determined time, all the customary leaders gather on the beach to look for the swarms of Nyale (worms). Through Nyale, local people believe that they can predict whether or not they will have a successful harvest and whether or not they will find their perfect mate in life (a matchmaking ceremony).

This ceremony is a ritual key for Lombok society which is held as an annual jamboree. For investors this ritual ceremony has been translated into a commodity. The location of the ceremony has been fenced off, forcing the locals to walk around the swamp and squeeze among cars and motorcycles of tourists from the cities to access the site. The local government has also interfered as the Governor himself has Instructed that Bau Nyale should be conducted during the weekends in order to persuade more tourists to come. In response, the villagers eventually relocated the ceremony to a more isolated area in Sekaroh. Unfortunately, however, investors are now looking for land in Sekaroh for the tourist industry.

The Tupat War in Lingsar

Cultural abuse and selling local cultural assets can also be found in Lingsar. Here, the tourist industry is eagerly promoting the Lingsar temple and the Tupat War ceremony as “tourist objects”. A stage for tourists was erected around the temple and guides from the city lead tourists to the place. The Tupat War is practiced among the Balinese and followers of Wetu Telu (the indigenous community of Lombok) to celebrate peacefulness between these two societies. The ceremony symbolically means that they no longer throw spears at each other but throw blessings instead, which is tupat (a traditional Indonesian dish made of rice cake, boiled in a rhombus-shaped packet of plaited young coconut leaves).

Investors have constructed platforms for tourists to watch the ceremony. They have definitely not been invited, but the platforms enable them to witness the cultural events free. Tourists make no financial contribution whatsoever to the locals and all of the tourist dollars go to the travel agents.

Tanak Awu International Airport

In addition to what were mentioned by Mucipto, it is also noteworthy to talk about Tanak Awu case in which people were sacrificed by the government. In order to increase the amount of tourism on this island, the local government has a plan to build a new international airport in the centre of the island. With the international airport, foreigners who want to go to Lombok are able to go immediately to the island without transiting first in other Indonesian airports. The recent airport, Selaparang, is considered inadequate for this purpose. Therefore, the government looked for another piece of land, namely Tanak Awu, in which to build the new airport.

The conflict between the government and the owners of the land started in 1995 when the state-owned airport operator PT Angkasa Pura 1 expropriated 850 hectares of fertile land by an administrative act. Since then, the local leaders have oppressed the peasants. Most of the Tanak Awu villagers are poor peasants. They have been living in the area for generations. However, the project continues.

This one-sided decision made the peasants angry. They did not want to leave their land. Although the local police had notified them to leave the fields, they kept on planting rice and other plants. Finally, the conflict could not be hindered. The peak of the conflict was on 18 September 2005, when the local police fired more than 700 peasants who gathered to commemorate Indonesia’s National Peasants’ Day. Many people were wounded and hospitalized. Some other people were arrested.

It is too ironic that the governments on the one hand try to be very friendly to foreigners by enabling them totally nice trips, but on the other hand they become very unfriendly to their own society. The Tanak Awu case is another example of how the poor hardly benefit from their natural resources. In this respect the resources were exploited for tourism. Building a new international airport, which sacrifices the poor, is not the only way to increase the number of tourists coming to the island. For me, many other things can be done for this purpose such as promoting the island through the media and cutting many illegal taxes which burden tourists. To build a good image is better than to build a new airport.

Leiden, 24 December 2007

By Ahmad Fathan Aniq

The future of Islam is an interesting issue to be discussed. After the disintegration of the Soviet Union, and moreover after the attack of 11 September on the twin World Trade Center buildings, Islam has been considered as a threat to the peaceful world and at the same time some people have regarded it as a new rebirth. Shortly after the terrible tragedy, many people wanted to know more about Islam and its teachings which legalize, if true, such kinds of inhuman action. Many books have been written and published regarding the tragedy either by those who blamed Islamic teachings as the main cause or by those who tried to explain that Islam is a tolerant religion.

Meanwhile, many universities in Western countries have opened studies of Islam and Muslim communities. In these universities, scientists try to understand the sociological aspects of Muslim communities and try to predict the future of Islam. In this short article, I also want to give my opinion on what the future of Islam over the next decade is.

When we talk about the golden era of a certain community, usually we refer to the time when the community became the most civilized community in the world. In this respect, each community will compete with other communities. It has long before the WTC attack, when Samuel P. Huntington proposed his thesis about the clash of civilization. In his book, he says that people’s cultural and religious identities will be the primary source of conflict in the post-Cold War world. According to this view, the world must be understood as distinct cultures and civilizations which have a very different way of looking at reality. Furthermore, Huntington regarded Islam as the foundation of a unique civilization. This is not surprising since Islam rules everything which is conducted by Muslims. Everything from political aspects to the manner of entering toilets has been determined by Islam. Of course, Islam tends to be a huge civilization and will be a main competitor of the United States of America, in which Huntington bestowed his thesis, after the collapse of the Soviet Union.

To some extent, Huntington’s thesis is true. Most communities usually have their own motto which says that the community will triumph. This includes Islam. Muslims have mottos such as “Al-Islamu ya’lu wa la yu’la ‘alaih” which means Islam will be the winner and no one will be its superior. However, I think what Huntington proposed only shows the inclusive aspects of communities. It will create a sharper clash of civilization. Why do we not promote the supportive competition of civilization, instead of the clash of civilization, which is more humanistic?

Islam has existed since the sixth century. Throughout this time, Islam has proven itself that it is a flexible religion as can be seen in the saying: “Al-Islamu sholihun likulli zamanin wa makanin” which means Islam is fine in every time and place. That people convert to Islam is one of the interesting phenomena of this religion. While in modern societies religious adherents tend to leave their religions, on the contrary, many people convert to Islam.  

Muhammad Imarah states that this phenomenon happens because of the moderate aspect of Islam, not because of its strict understanding which is usually shown by fundamentalist (scripturalist) Muslims. The moderate Islamic understanding promotes social justice, tolerance, egalitarianism, a prosperous society, respecting religious pluralism and diversity of cultures. Although these aspects are mostly found in Western countries, they are also the goals of Islam. Moreover, many Muslims are now living in the West. They will study these positive aspects and will apply them in other Muslim communities. Therefore, I believe that in the next ten years, if Muslims keep in performing these moderate understandings of Islam, many people will be interested in Islam and Islam will find its high-lost civilization.

Leiden, 16 November 2007